Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Maraknya Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Persiapan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan secara virtual di Command Center Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (31/10).
- SKB Dikeluarkan, ASN Tegas Dilarang Berpolitik
- Kemenkumham Sumsel Kukuhkan Duta Integritas
- Presiden Jokowi Cabut Kebijakan Bermasker, Kecuali yang Pilek dan Batuk
Baca Juga
Rakor yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian ini bertujuan menyatukan visi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait antisipasi isu-isu sensitif seperti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan masalah PHK. Tito menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk meminimalkan dampak yang dapat memengaruhi keamanan dan stabilitas sosial, terutama di tengah tantangan ekonomi global saat ini.
"Dengan pertemuan ini, kita siapkan upaya antisipasi agar kepala daerah memahami kebijakan pemerintah pusat dan dapat membuat kebijakan sesuai situasi lokal dengan risiko yang minimum," kata Tito.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan dan kondusivitas di wilayahnya. Ia berharap koordinasi yang intensif antara pusat dan daerah dapat menghindarkan masalah ketenagakerjaan yang berpotensi mempengaruhi kestabilan nasional.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa rakor ini merupakan langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna menciptakan iklim kerja yang kondusif. Menurutnya, koordinasi bersama ini diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan strategis dalam pemberdayaan tenaga kerja secara optimal.
"Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus kita kerjasamakan, termasuk peningkatan keselamatan kerja dan perhatian terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan," jelasnya.
Yassierli juga memaparkan data PHK secara nasional yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan nasional. Meski tantangan tetap ada, ia optimistis bahwa ekonomi Indonesia akan membaik. Menurutnya, pemerintah telah menyusun sejumlah langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
"Upaya pemerintah yang terstruktur akan memperkuat kondisi ketenagakerjaan. Deteksi dini sangat penting, dan ini membutuhkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Setelah mengikuti rakor, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan bahwa pembahasan mengenai perhitungan UMP Tahun 2025 masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadwalkan dikirimkan pada 6 November mendatang.
“Kita perlu menyeimbangkan dua kepentingan, baik dari sisi pelaku usaha maupun pekerja,” tandasnya.
- Anggota DPRD Sumsel Kritik Pj Gubernur, Terkait Pemakaian Rumah Dinas Wagub oleh Pj Wali Kota Palembang
- Bawaslu Sumsel Terima 14 Laporan Terkait Politik Uang Selama Pilkada 2024
- Rakerprov KONI Sumsel Deadlock, Pimpinan Rapat Tinggalkan Ruangan
