Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini bakal dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19.
- Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harus Tegur Ganjar Pranowo
- Sriwijaya Ranau Gran Fondo 2022 Disebut Tak Semegah yang Dicitrakan
- Berikut Nama Enam Besar Calon Komisioner Bawaslu Sumsel
Baca Juga
Kaitannya itu, tugas penyelenggara khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik saat penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan sekali itu.
Demikian dipesankan Ketua Bawaslu Republik Indonesia (RI) Mochammad Afifuddin S Th.I MSi saat menghadiri launching kampung anti politik uang dan hoax Bawaslu OKU di Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat, kemarin.
"Ada dua hal yang harus benar-benar diperhatikan. Pertama teknis pengawasan pilkada yang selama ini kita lakukan, dan juga karena pilkada sekarang ditengah pandemi maka protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan," tegas Afifuddin.
Alat Pelindung Diri (APD), kata dia, tentu sangat diperlukan. Oleh karena itu pemerintah melakukan penundaan pilkada untuk menyiapkan anggaran APD tersebut.
Dan APD wajib digunakan saat proses pilkada serentak demi keselamatan bersama, agar jangan sampai penyelenggara menjadi cluster baru virus ini.
"Saya pribadi menyadari nggak enak makai masker, panas, engak nyaman. Tapi itu tadi karena di tengah pandemi, protokol kesehatan wajib dilakukan jangan sampai penyelenggara menularkan virus ke pemilih. Ini tugas berat kita bersama," jelasnya.
Ketua Bawaslu RI sendiri juga mengingatkan bahwa kerawanan pilkada banyak aspek. Namun yang paling menonjol kerawanan politik uang dan netralitas ASN.
Oleh sebab itu untuk mencegah itu semua, perlu andil semua elemen bukan hanya pengawas pemilu. Karena politik uang merupakan racun pilkada yang perlu dibasmi dari semua lini.
"Yang perlu dilakukan pencegahan. Karena politik ini racun pilkada, mari sama-sama menjaga proses pilkada. Harus ada kontribusi dari semua pihak. Dan wasitnya jangan ikut main, jika ada penyelenggara bermain laporkan ke DKPP," tegasnya.
Untuk netralitas ASN, sambungnya, juga jadi dominan pada setiap pemilu. Tak terkecuali pilkada.Tercatat ada 499 kasus ASN tidak netral yang dilaporkan ke Bawaslu RI.
Sementara, Ketua Bawaslu OKU Dewantara mengaku, kampung anti politik uang dan hoax yang dicanangkan pihaknya, ini yang pertama di Sumsel.
Dikatakan Dewantara pihaknya memastikan kampung anti politik ini bisa menjadi percontohan.
- BNPB Pastikan Letusan Gunung Semeru Tak Timbulkan Tsunami
- Anies-Aher Akan Bertemu, Demokrat: Koalisi Ini Selalu Komunikasi
- Rayakan HUT ke-57, Golkar Usung Tema Konsolidasi
