Setelah menerima audiensi dengan para guru honorer dan prioritas 3 dari kabupaten/kota yang ada di Sumsel, Komisi V DPRD Sumsel memanggil pihak Dinas Pendidikan Sumsel dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, Senin (20/3) lalu.
- Cegah Klaster Sekolah, DPRD Minta Disdik dan Dinkes Sumsel Perluas Tracing
- Amien Rais Peringatkan Jokowi: Pemalsuan Ijazah Bisa Dipidana Enam Tahun Penjara
- Bawaslu PALI Apresiasi Kesuksesan Pilkada 2024, Minta Masyarakat Jaga Kondusifitas
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengatakan, rapat dengan pihak Diknas Sumsel dan BKD Sumsel Senin (20/3) lalu memutuskan Komisi V DPRD Sumsel bersama Diknas Sumsel dan BKD Sumsel akan menemui Kemendikbud dan Kemenpan RB untuk mempertanyakan kejelasan nasib tenaga honor prioritas 3 (P3) yang tanpa penempatan (TP) sebanyak 1360 tenaga honorer.
"Tapi menurut data dari BKD Sumsel untuk tenaga honor prioritas 3 (P3) yang tanpa penempatan (TP) 1360 tenaga honorer. Dari kuota mereka sebelum ini di Sumsel ada 4000an kemudian lulus penempatan sekitar 3000an peserta observasi,” kata politisi PKS ini, Kamis (23/3).
Menurut Syaiful , pihaknya ingin ada solusi misalnya ada guru honor yang mengajar disalah satu tempat tiba-tiba dia tidak lulus P3K dan ada guru yang lulus P3K dari tempat lain masuk ke sekolah dimana ada guru honor yang tidak lolos P3K.
“ Kita minta kedepan kawan-kawan guru honor prioritas 3 ini yang lulus observasi tapi tidak ada penempatan ini langsung diangkat tanpa ada proses lagi,” katanya. 
- Atasi Persoalan Kenaikan BBM, Presiden Jokowi Minta Pemda Gunakan APBD
- Presiden Korsel Resmi Dimakzulkan
- Jokowi Dilematis, Takut Dimakzulkan kalau Keluar dari PDIP
