Polisi mengamankan Ben Cohen, salah satu pendiri es krim Ben & Jerry's, karena dianggap mengganggu sidang Senat setelah memprotes bantuan militer AS ke Israel dan kondisi kemanusiaan yang memburuk di Gaza pada Rabu, 14 Mei 2025 waktu setempat.
- Bawaslu Ikuti Kebijakan Jokowi Soal Larangan Bukber
- The Power of Emak-Emak, Holda dan Meli Mustika Deklarasi Berpasangan di Pilgub Sumsel
- Sudah Ada Mediasi, Pembangunan Dua Masjid di Talang Jambe Harus Dilanjutkan
Baca Juga
Dikutip dari Bloomberg, Cohen dikeluarkan dari ruang sidang Komite Kesehatan, Pendidikan, Perburuhan, dan Pensiun Senat saat Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. memberikan kesaksian.
“Kalian membunuh anak-anak miskin di Gaza dan membayarnya dengan memotong anggaran kesehatan anak-anak di sini,” teriak Cohen, sebelum dibawa keluar oleh polisi dengan tangan diborgol di belakang.
Saat digiring keluar, Cohen juga sempat meneriakkan, “Biarkan makanan masuk ke Gaza,” seperti terlihat dalam video yang diunggah di internet.
Pihak Kepolisian Capitol menyatakan bahwa Cohen didakwa berdasarkan undang-undang setempat yang melarang gangguan atau keributan di ruang publik. Biasanya, pasal ini digunakan dalam kasus aksi protes damai di ibu kota.
Selain Cohen, enam demonstran lainnya juga ditangkap, dan beberapa menghadapi dakwaan lebih berat, termasuk karena menyerang petugas.
Cohen dikenal sebagai aktivis sosial progresif. Ia mendirikan Ben & Jerry's bersama Jerry Greenfield pada 1978. Merek es krim asal Vermont itu dikenal karena rasa-rasa unik dan pandangan politiknya yang lantang.
Saat ini, Ben & Jerry’s sedang berseteru secara hukum dengan perusahaan induknya, Unilever. Dalam gugatan yang diajukan Maret lalu, mereka menuduh Unilever telah memecat CEO David Stever karena perbedaan pandangan mengenai seberapa vokal perusahaan dalam menyuarakan isu-isu politik. 
- KPK Amankan Bukti Dokumen dan Elektronik Usai Geledah Gedung DPRD DKI Jakarta
- Diselimuti Salju, Merah Putih Berkibar di Puncak Tertinggi Indonesia Gunung Cartensz Papua
- Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak dalam Pemilu Dikritik Sebagai Pelanggaran Hukum
