Gelombang Kritik Civitas Academica Berpotensi Kerek Suara Amin

Co-Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Sudirman Said. (ist/rmolsumsel.id)
Co-Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Sudirman Said. (ist/rmolsumsel.id)

Gelombang kritik yang disampaikan sejumlah civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi terhadap situasi demokrasi hari ini, diyakini berpengaruh terhadap penambahan suara untuk pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin).


Keyakinan ini disampaikan Co-Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Sudirman Said. Dia menduga gelombang ekspresi kritis dari kampus ini kemungkinan sudah tersimpan bertahun-tahun.

"Jika muncul banyak ketidakpuasan dan sikap kritis terhadap bandul 02 (Prabowo-Gibran), maka otomatis mereka akan masuk ke bandul 01 (Anies-Muhaimin). Kalau tidak mau status quo, maka akan pindah ke perubahan," kata Sudirman lewat keterangan resminya, Minggu (4/2).

Sudirman menyoroti situasi yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu sikap kritis dari berbagai kampus, seperti UGM, UII, UI, UIN dan civitas akademika dari universitas lainnya.

"Kita bersyukur yang mulai duluan UGM. Karena Pak Jokowi dan dua capres dari sana (UGM), maka akan diikuti kampus-kampus lain," tukas mantan Menteri ESDM ini.

Sebelumnya, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Para guru besar itu menyoroti pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, antara netralitas dan keberpihakan.

Lalu menyinggung soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir.

Langkah Civitas Akademika UGM itu pun segera melahirkan keberanian Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), yang juga mengaku kecewa atas intervensi penguasa terhadap aparatur negara.

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga menilai, saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.