Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyebut progres pembentukan koperasi ini sudah mencapai 60 persen.
- Kebaya Run 2025, Seribu Perempuan Ramaikan Ajang Budaya dan Olahraga di Palembang
- Pemprov Sumsel Dorong Optimalisasi Aplikasi XSTAR untuk Awasi BBM Subsidi
- BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekebun Sawit, 9 Ahli Waris Terima Santunan JKM
Baca Juga
Hal itu disampaikan Herman Deru saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Command Center Pemprov Sumsel, Senin (19/5/2025).
“Kami sudah bergerak cepat. Pada prinsipnya pembentukan koperasi di Sumsel berjalan lancar. Progresnya sudah 60 persen,” tegas Deru.
Ia menjelaskan, percepatan pembentukan koperasi ini merujuk pada Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menugaskan gubernur sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di daerah.
“Pada 27 Mei nanti, kami akan kumpulkan seluruh kepala desa se-Sumsel, termasuk camat, bupati, dan wali kota, untuk menyelaraskan langkah teknis di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Mendagri M. Tito Karnavian menegaskan bahwa program pembentukan koperasi ini adalah bagian dari arahan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi administratif. Pemerintah pusat dan gubernur bisa memberikan teguran kepada kepala daerah yang tidak serius menjalankan program nasional ini,” ujar Tito.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran melalui APBD, termasuk dari Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mendukung realisasi program koperasi tersebut.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi di desa akan menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat dan memutus rantai distribusi yang terlalu panjang.
“Dengan koperasi, kita ingin hentikan praktik tengkulak, pedagang perantara, dan rentenir yang selama ini membebani petani dan pelaku usaha kecil,” jelas Zulkifli.
Ia juga menargetkan pembentukan koperasi ini dapat membuka lebih dari dua juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.
Selain membahas koperasi, rakor juga mengulas situasi inflasi daerah per April 2025.
Turut mendampingi Gubernur Sumsel, Sekda Drs. H. Edward Candra, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Basyaruddin Akhmad, serta sejumlah pejabat teknis lainnya. 
- Kebaya Run 2025, Seribu Perempuan Ramaikan Ajang Budaya dan Olahraga di Palembang
- Pemprov Sumsel Dorong Optimalisasi Aplikasi XSTAR untuk Awasi BBM Subsidi
- Jelang Launching oleh Presiden Prabowo, Pemdes di Muratara Diminta Segera Bentuk Koperasi Merah Putih
