Pemerintah Kucurkan BLT Minyak Goreng, LaNyalla: Oligarki Sawit Cetak Hattrick Kemenangan

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Net/rmolsumsel.id)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Net/rmolsumsel.id)

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp100 ribu per bulan yang diberikan 3 bulan ke depan kepada 20,5 juta masyarakat miskin dan 2,5 juta penjual gorengan mengindikasikan Pemerintah kalah melawan oligarki sawit. Bukan hanya sekali, tapi sejauh ini Pemerintah sudah kalah tiga kali.


“Ini namanya oligarki sawit menang tiga kali berturut-turut alias hattrick,” ujar Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Senin (4/4).

Pertama, urai LaNyalla, oligarki menang karena harga CPO dunia naik. Kedua, menang karena akhirnya HET minyak murah dicabut Pemerintah.

Ketiga, menang karena pengumunan para mafia minyak goreng batal dan hilang ditelan bumi,” tegasnya.

Menurut LaNyalla, kenaikan harga CPO membuat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2021 mencatat rekor pengumpulan pungutan dana ekspor sebesar Rp69 triliun lebih dengan nilai ekspor FOB Sawit di kisaran angka USD28,99 miliar atau sekitar Rp409 triliun.

“Tapi jangan salah, dana di BPDPKS itu 90 persen kembali ke perusahaan kelapa sawit. Untuk peremajaan sawit dan untuk pengembangan proyek B-30. Kalau lihat dari alokasi, ada sisa sekitar Rp10 triliun. Itu mungkin yang digunakan untuk BLT, yang totalnya sekitar Rp7 trilliun,” bebernya.

Jadi, lanjut LaNyalla, lagi-lagi negara harus mengalah dengan melakukan intercept agar pengusaha-pengusaha besar itu tidak rugi. Sehingga HET dicabut, diganti dengan bantuan BLT ke masyarakat, agar masyarakat punya daya beli harga keekonomian.

“Padahal sudah berulang kali saya sampaikan. Negara ini tidak akan mampu melakukan intercept atas semua kesulitan rakyat. Karena kemampuan negara sangat terbatas dengan sistem ekonomi seperti hari ini. Di mana semua kekayaan alam dikelola swasta dengan pola royalti,” tukasnya.