Tambahan lokasi isolasi bagi pasien Covid-19 mesti dibarengi dengan kemudahan informasi yang aktual bagi pasien Covid-19. Termasuk pengoperasian Asrama Haji Pondok Gede sebagai lokasi isolasi pasien Covid-19 di ibukota negara, yang mulai dilaksanakan pada Sabtu ini (10/7).
- Hasil Survei, Publik Puas dengan Program Pertanahan Kementerian ATR/BPN
- Fadli Zon Sebut Anggaran Kartu Pra Kerja Diberikan Untuk Insentif Nakes
- Di Forum APEC, Jokowi Bicara Soal Hak Hidup dan Nasib Warga Gaza
Baca Juga
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mendata dan menginformasikan ketersediaan tempat tidur di pusat layanan kesehatan bagi pasien Covid-19.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan di wilayah luar Jawa dan Bali untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Selain juga dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan.
"Manfaatkan teknologi untuk mempercepat layanan kesehatan bagi pasien Covid-19. Gandeng masyarakat, komunitas, dan dunia usaha untuk bersama-sama, bahu membahu terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 ini," kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/7).
Ketua DPP PDI Perjuangan ini melihat, hingga kini masih banyak ditemui orang yang kebingungan mencari rumah sakit untuk perawatan Covid-19. Tingginya angka keterisian tempat tidur di kota-kota besar di Pulau Jawa memang perlu diantisipasi dengan gerak cepat dan tepat dari pemerintah maupun masyarakat.
"Jangan sampai ada lagi, pasien Covid-19 yang tidak mendapat layanan kesehatan paripurna karena persoalan keterbatasan informasi," katanya.
Puan juga mengapresiasi masyarakat yang proaktif menjadi relawan maupun membentuk komunitas untuk membantu menginformasikan kebutuhan donor plasma. Termasuk membantu informasi peminjaman tabung oksigen dan tempat pengisian oksigen medis, serta pengaktualan data ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.
"Dalam menghadapi pandemi ini, semangat gotong royong rakyat Indonesia semakin kokoh dan terwujud nyata dalam berbagai aksi sosial yang muncul dari bawah," tutur mantan Menko PMK itu.
Dalam menghadapi ancaman Covid-19, Puan mengajak seluruh stakeholders di daerah mulai dari gubernur hingga lurah maupun kepala desa proaktif dalam berkomunikasi dua arah dengan warganya. Dengan begitu, para pemimpin bisa mengetahui kebutuhan aktual rakyatnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat komunikasi publik terkait terjadinya gelombang kedua Covid-19. Terjadinya disinformasi mesti ditekan agar penanganan Covid-19 dapat optimal dilakukan.
Apalagi, lanjutnya, salah satu upaya dalam mencegah penularan Covid-19 adalah melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif.
"Rakyat harus diberi dengan informasi yang tepat dan berkala tentang Covid-19 dan penanganannya. Jangan sampai informasi yang tepat justru kalah dengan hoaks karena ketidakcermatan dalam melakukan komunikasi," tandasnya. 
- Kapasitas Tempat Tidur Pasien Covid-19 di OKI Kembali Ditambah
- Wilayah Zona Merah di Sumsel Didorong Ajukan Permohonan PPKM Mikro
- Polda Sumsel Gelar Pelatihan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19
