Rencana pembangunan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Sumatera Selatan (Sumsel), di wilayah kawasan Bandar Udara Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagaralam hingga kini belum terealisasi lantaran ada mis komunikasi di Kementrian.
- Jelang Ramadhan, Harga Ikan Patin dan Nila di Pasar Inpres Muara Enim Alami Kenaikan
- Diduga Sakit, Wisatawan Agrowisata Tanjung Sakti Meninggal Usai Berenang
- Pakai Perahu, DKC Pramuka PALI Salurkan Bantuan ke Korban Banjir
Baca Juga
“Tempo hari sudah ada proses, kemudian sudah sampai ke Kemendagri, surat sudah disampaikan ke Mendagri lantas Kemendagri buat surat ke Kementerian Keuangan dan Kementrian Keuangan menjawab bahwa untuk pembangunan itu belum ada dana tapi yang diajukan Kementrian itu Sumsel dan Aceh, nah itu ada mis komunikasi,” kata Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar , Selasa (31/1).
Menurut politisi PKB ini, hal yang benar yakni Sumsel itu siap untuk lahan pembangunan IPDN, siap dana pembangunan dari dana APBD Kota Pagaralam dan APBD Sumsel, serta tidak menggunakan dana APBN.
“Gubernur Sumsel sudah komunikasi dengan Mendagri bahwa itu adalah mis komunikasi dan yang benar adalah Sumsel siap lahan dan dana sudah siap dari APBD Provinsi Sumsel dan APBD Kota Pagaralam,” kata dia.
Selain itu menurut Antoni, Gubernur telah meminta DPRD Sumsel terutama Ketua Komisi I, Ketua Komisi III m, dan Pimpinan Komisi V untuk menghadap Mendagri.
Sehingga Pimpinan DPRD Sumsel bersama sejumlah anggota DPRD Sumsel, Ketua DPRD Kota Pagaralam, Walikota Pagaralam dan Pemprov Sumsel sepakat berkirim surat meminta waktu audiensi dengan Mendagri untuk mengclearkan permasalahan ini.
“Ibu Ketua DPRD Sumsel juga sudah membuat surat ke Mendagri kami akan audiensi ke Kemendagri dan surat sudah diterima Kemendagri dan tinggal penjadwalan lagi dari Kemendagri kapan audiensnya," tandas dia. 
- Pembangunan Kampus IPDN di Kota Pagar Alam Makin Tak Jelas
- Pileg 2024, PKB Pagaralam Targetkan 5 Kursi DPRD
- Pendakian Gunung Dempo Diperketat Pasca Kenaikan Level Waspada
