Pada Pilkada Serentak 2020 setidaknya empat keluarga dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sudah resmi diusung DPI Perjuangan dan beberapa partai lain sebagai Calon Walikota pada Pilkada Solo 2020.
- Kadin Temui Presiden, Sepakat Arsjad Jadi Ketum dan Anindya Ketua Dewan Pertimbangan
- Soal Pengungsi Rohingya, Masyarakat Aceh Jangan Terbawa Arus Kebencian
- Ketum JMSI: Industri Pers Sehat Berperan Penting Wujudkan Pemerintah Anti Korupsi
Baca Juga
Selain Gibran, ada tiga anggota keluarga Jokowi lainnya; M Bobby Afif Nasution (menentu) di Pilkada Kota Medan. Ada pula Wahyu Purwanto (adik ipar) di Pilkada Gunungkidul, dan Doli Sinomba Siregar, paman Bobby Nasution (besan) di Pilkada Tapanuli Selatan.
Hal ini tak luput dari pengamatan Pegiat HAM asal Papua Natalius Pigai. Ia mengatakan, Indonesia di zaman Jokowi babak belur. Babak belur terkait demokrasi, HAM, hingga tata krama.
"Indonesia zaman Jokowi, era babak belurnya; demokrasi, HAM, keadilan, etika, moral dan tata krama berbangsa dan bernegara," ujar dia di akun @NataliusPigai2, Selasa (21/7/2020).
Sebelumnya, Natalius Pigai mengatakan, setiap warganegara memiliki hak politik untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam kontestasi politik. Tidak terkecuali bagi Gibran. Gibran berhasil "menyisihkan" figur yang sebelumnya digadang-gadang Achmad Purnomo.
Walaupun mendukung hak politik Gibran, Natalius Pigai tidak dapat menutupi kekecewaannya atas keterlibatan Istana di balik dukungan itu.
"Sejak awal saya mendukung hak Gibran. Tapi mulai hari ini, perilaku Jokowi memalukan diri. Otoritas negara dipakai untuk menekan dan mengamputasi hak partisipasi politik rakyat," ujar mantan komisioner Komnas HAM ini.
Natalius Pigai mengomentari pengakuan Achma Purnomo yang mengatakan dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo, ke Istana Negara, Kamis (16/7). Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan kepada Purnomo bahwa PDIP memberikan dukungan kepada Gibran dan Teguh Prakoso.
Purnomo juga mengatakan, dia sempat ditawari jabatan oleh kepala negara.
"Politik jijik dan jorok. Semua KKN terpotret dan terlihat di jejak digital. Bermartabatlah," pungkas Natalius Pigai.[ida]
- Tahanan Politik Iran Kurus Kering Picu Kemarahan Dunia
- Bahlil Diminta Serius Menata Ulang Aturan Pemanfaatan EBT
- Undang 3 Capres, DPD RI Uji Wawasan terkait Sistem Ketatanegaraan RI
