PDIP Jabar Sebut Kenaikan BBM Subsidi Picu Inflasi dan Membebani Masyarakat

Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono. (Istimewa/net)
Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono. (Istimewa/net)

PDI Perjuangan Jawa Barat mendukung Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena dikhawatirkan akan memicu inflasi yang tidak terkendali.


Dikatakan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, dukungan itu menjadi rekomendasi Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PDIP Jabar yang meliputi wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

"Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat," kata Ono Surono dalam keterangannya, Jumat (27/8).

"Harga kebutuhan pokok akan melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," imbuhnya.

Ono mengingatkan, dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp 502 Triliun.

Apalagi, kata anggota Komisi IV DPR RI ini, harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN di angka 100 dolar AS per barel.

Walaupun dikatakan bahwa anggaran subsidi membebani APBN dan penikmat BBM subsidi masih banyak dirasakan oleh rakyat yang berkecukupan. Kata dia, yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah memperketat penyaluran BBM subsidi kepada rakyat yang berhak.

Begitu juga, lanjutnya, memastikan penyaluran BBM subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat rakyat dan berkaitan dengan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya, seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.

"Sehingga, subsidi sebesar Rp 502 triliun tepat sasaran," demikian Ono Surono.