Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap dugaan transaksi mencurigakan yang terjadi selama masa kampanye Pemilu 2024.
- KPK dan PPATK Perlu Usut Aliran Uang Haram Bea Cukai
- Rocky Gerung Tuntut Jokowi Jawab Temuan PPATK Soal 36,67 Persen Dana PSN Mengalir ke ASN dan Parpol
- Bawaslu Terima Surat PPATK soal Transaksi Janggal Parpol Rp195 Miliar
Baca Juga
Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/12).
"Kami minta PPATK juga menyampaikan ke publik, sehingga semuanya jadi jelas," ungkap Hasto Kristiyanto.
Dia menekankan PDIP dan partai-partai pendukung serta pengusung Pasangan Ganjar-Mahfud menjalankan asas gotong-royong dalam upaya pemenangan di Pemilu 2024.
Hasto menyampaikan saat ini, pemenangan Pasangan Ganjar-Mahfud dilakukan dengan semangat gotong royong, melibatkan partisipasi rakyat. Beliau memberikan contoh tentang kerusakan baliho-baliho Pasangan Ganjar-Mahfud yang kemudian diperbaiki oleh sukarelawan dengan patungan.
"Saat baliho-baliho Ganjar-Mahfud dirusak dan disabotase pihak-pihak tak bertanggung jawab, para pendukung secara sukarela patungan dan memasang kembali," jelas Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud.
Sebelumnya, Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, telah mengakui bahwa transaksi mencurigakan terkait Pemilu 2024 mengalami peningkatan signifikan.
Ivan menyatakan bahwa laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait proses Pemilu mengalami kenaikan lebih dari 100 persen. Dia juga menyampaikan bahwa rekening khusus dana kampanye (RKDK) tidak mengalami peningkatan seperti seharusnya.
PPATK telah menyerahkan analisis transaksi dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ivan menyebut bahwa jumlah dugaan transaksi mencurigakan memiliki nilai fantastis.
"Kami sudah sampaikan ke KPU dan Bawaslu beberapa transaksi yang angka-angkanya luar biasa besar. Kami masih menghitung," tambahnya. 
- KPK dan PPATK Perlu Usut Aliran Uang Haram Bea Cukai
- Dana Kampanye Golkar di Empat Lawang Capai Rp 1 Miliar Lebih, PBB Cuma Rp 150.000
- Rocky Gerung Tuntut Jokowi Jawab Temuan PPATK Soal 36,67 Persen Dana PSN Mengalir ke ASN dan Parpol
