Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) komitmen mengawal transisi kepemimpinan usai Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) mendaulat Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum menggantikan Suharso Monoarfa.
- Klarifikasi Menteri Nadiem: Pramuka Tidak Dihapus!
- Temui AHY, Muzakir Manaf Bahas Pilkada Aceh 2024 Hingga Lahan untuk Eks Kombatan
- Irjen Sambo Dinonaktifkan, Kapolri Serahkan Tugas Kadiv Propam ke Wakapolri
Baca Juga
Bahkan, beberapa DPW telah mengirimkan surat instruksi ke seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayahnya untuk mengawal keputusan Mukernas tersebut.
Komitmen tersebut, diberikan agar tidak ada penyalahgunaan keputusan Mukernas yang hanya menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum. Tanpa mengubah posisi Arwani Thomafi sebagai Seretaris Jenderal PPP berserta struktur lainnya.
Salah satu komitmen itu disamaikan Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur (NTT), Djainudin Lonek. Dia mengatakan, kesiapan mengawal hasil Mukernas karena patuh pada para kiai.
"Sikap PPP NTT, tunduk, taat dan patuh terhadap ijtihad para ulama, keputusan para kiai dan juga konstitusi partai," kata Djainudin Lonek dalam keterangannya, Kamis (8/9).
Para ulama khususnya di Majelis Syariah DPP PPP, kata Djainudin, sebelumnya telah mengeluarkan aturan menjadi dasar digelarnya Mukernas dan pemberhentian Suharso. Pemberhentian Suharso ini juga untuk menjaga marwah PPP.
Untuk itu, lanjutnya, hasil Mukernas tidak perlu disangsikan dan pengurus tetap menjalankan tugasnya dalam melakukan rekrutmen serta persiapan menuju Pemilu 2024.
"Kader PPP dan pengurus di DPC dan PAC hingga ranting tetap tenang dan melakukan rekrutmen bakal calon dan mempersiapkan verifikasi partai," pungkasnya. 
- Siap Deklarasi, Pasangan Ngesti Ridho-Mat Amin Dapat Surat B1 KWK dari PPP
- Gagal Lolos ke Senayan, PPP Didorong Gelar Munaslub
- PPP Optimistis Kembali Berjaya di Pemilu 2024
