Pangdam II Sriwijaya Ingatkan Netralitas TNI dan Aparatur Negara dalam Pilkada 2024

Suasana Apel Gelar Pengamanan Pilkada serentak 2024 diwilayah Kodam II Sriwijaya di lapangan DPRD Sumsel, Selasa (26/11). (ist/rmolsumsel.id)
Suasana Apel Gelar Pengamanan Pilkada serentak 2024 diwilayah Kodam II Sriwijaya di lapangan DPRD Sumsel, Selasa (26/11). (ist/rmolsumsel.id)

Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI M Naudi Nurdika, menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh aparatur negara, termasuk TNI dan Polri, dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Ia mengingatkan bahwa salah satu sumber konflik dalam Pilkada sering kali disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu, ASN, serta aparat keamanan.  


"Saya cukup berpengalaman sebagai Dandim, Danrem, hingga Pangdam. Dari pengalaman saya, konflik seringkali terjadi karena ketidaknetralan. Siapa yang tidak netral? Ya penyelenggara pemilu, ASN, TNI, dan Polri," ujar Mayjen TNI M Naudi dalam Apel Gelar Pengamanan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kodam II Sriwijaya di lapangan DPRD Sumsel, Selasa (26/11).  

Mayjen TNI M Naudi menegaskan bahwa untuk menjaga kelancaran Pilkada yang aman, kondusif, dan lancar, setiap jajaran TNI harus memiliki komitmen untuk menjaga netralitas sepanjang tahapan Pilkada. 

"Saya menginstruksikan kepada prajurit saya untuk menjaga komitmen netralitas, sehingga pesta demokrasi ini bisa berjalan aman dan sukses," tegasnya.  

Menurut Pangdam, Kodam II Sriwijaya telah menyiapkan 12.019 personel di seluruh wilayah Sumbagsel, dengan sekitar 3.500 personel yang dikerahkan khusus di Sumatera Selatan. Penebalan pasukan akan dilakukan di daerah-daerah rawan konflik, seperti di OKU, Lahat, Muratara, dan wilayah lainnya.  

"Jika terjadi potensi konflik, kita akan segera bertindak. Saya tidak ingin prajurit datang ke lokasi hanya untuk menonton, kita akan siap mengantisipasi dan mengendalikan situasi," ujar Pangdam.  

Pangdam juga mengingatkan pentingnya peran Pilkada 2024 sebagai momentum penentu kepemimpinan daerah, yang harus dilaksanakan dengan aman dan lancar. 

"Pilkada adalah siklus lima tahunan yang sangat penting bagi negara demokrasi, untuk memilih pemimpin yang tepat bagi daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pilkada harus berjalan dengan sukses dan kondusif," tambahnya.

Dalam apel tersebut, Pangdam juga menekankan beberapa hal penting kepada jajaran TNI, antara lain menjaga netralitas, melakukan monitoring dan pengendalian situasi, mewaspadai peristiwa menonjol, memetakan daerah rawan konflik, serta terus berkoordinasi dengan Polri dan penyelenggara pemilu.