Pemerintah masih sangat lemah dalam mengambil tindakan terhadap PT Gunbuster Nichel Industry (GNI) usai bentrok anatara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA) asal China pada Sabtu (14/1).
- Usai Kecelakaan Kerja, Yulian Gunhar Minta PT GNI Morowali Utara Hentikan Operasi Sementara
- Ketua Jaman Marowali Minta Izin PT GNI Ditinjau Ulang
- Redam Konflik, Polres Muara Enim Sambangi Perusahaan yang Pekerjakan TKA
Baca Juga
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatajan, sebagai pemegang otoritas kekuasaan, harusnya pemerintah bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan, yang diduga menjadi penyebab bentrok. Bukan malah sekedar meminta atau sebatas mengimbau.
"Pemerintah punya kewenangan memaksa PT GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja," ujar Mulyanto kepada wartawan, Kamis (19/1).
Dengan kewenangan yang ada, kata legislator PKS itu, harusnya pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya.
"Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa," cetusnya.
Mulyanto menyebut sikap lemah seperti itu menunjukan Pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT GNI. Padahal negara yang diwakili pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat “mengikat” dan “memaksa” siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku.
"Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal," tandasnya.
- Soal Cetak 3 Juta Lahan Baru, Legislator PKS Usul Petani Milineal Digaji Minimal Rp5 Juta
- PKS Dukung Anies Bikin Partai Baru: Biar Lebih Leluasa Bermanuver
- Fraksi PKS Endus Aroma Korupsi di Pelaksanaan Tanazul Ibadah Haji