Kementerian Kesehatan disebut sangat rendah penyerapan anggarannya. Ternyata Kementerian ini belum terima anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun. Jadi tidak heran Kementerian Kesehatan dinilai lalai karena penyerapan anggaran baru 1,56 persen.
- Kenaikan Harga BBM Bisa Ganjal Pencapresan Puan Maharani, PDIP Harus Berani Tolak
- Didukung Komunitas Garing, Nandriani Berjanji Akan Berikan Asuransi Ketenagakerjaan Seluruh Ojol di Palembang
- Bupati Empat Lawang Ramaikan Bursa Pemilihan Ketua Kahmi Sumsel
Baca Juga
Politisi PDI Perjuangan yang juga mantan staf KSP, Bambang Beathor Suryadi mengatakan, kasihan Presiden Joko Widodo, kebutuhannya dijegal Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Sri Mulyani.
"Kemenkes belum terima anggaran kok Presiden belum tahu? Wapres masih belum lengkap database kemiskinan TNP2K juga kok Presiden belum tahu?" ujar Beathor kepada redaksi sesaat lalu, Sabtu (4/7/2020).
Beathor pun menjelaskan tentang dashboard keuangan negara saat ini. Bahwa dashboard ini memanfaatkan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (sistem manajemen keuangan negara) yang selama ini sudah berjalan di Kementerian Keuangan untuk APBN dan kini APBD.
Dashboard juga dapat memantau kinerja masing-masing kementerian/lembaga/instansi via serapan anggaran yang merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
Dengan dashboard ini, kata Beathor, Presiden dapat memantau langsung 24 jam secara pribadi kinerja masing-masing kementerian/lembaga/instansi dari target capaiannya.
"Antara yang disepakati di rapat koordinasi dengan hasil yang dikerjakannya bisa dilihat," ucapnya. Bila target yang disepakati tidak tercapai, dan Presiden harus mengkoreksi dampaknya, maka simulasi kebijakan bisa dilakukan via sistem yang sudah ada di Ditjen Anggaran sehingga pilihan kebijakan yang paling sesuai dapat segera dilaksakan.
"Fondasi dashboard ini sudah beroperasi di Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran. Dashboard merupakan tambahan atau kepanjangan dari sistem yang sudah ada tersebut," demikian Beathor. [ida]
- Masyarakat Diimbau Tak Terpengaruh Kampanye Hitam dan Negatif, Pilih Calon yang Punya Ide Gagasan Terbaik
- Jokowi Larang ASN Adakan Bukber, DPRD Sumsel Bandingkan Dengan Izin Konser
- Siang Ini Gugatan Diputus Bawaslu, Partai Prima Optimis Menang
