Fenomena melawan kotak kosong yang terjadi di 41 daerah dalam kontestasi Pilkada 2024 disinyalir kental dengan nuansa politis.
- Ambil Formulir Pendaftaran Pilwako Lubuklinggau, Hendri Optimis Dapat Dukungan
- Ada Usulan Kampanye Cukup 30 Hari, Pramono Ubaid Tanthowi: Saya Gak Tahu Lagi Bagian Mana yang Dipadatkan
- Penularan Covid-19 Meroket, Dedi Desak Presiden Reshuffle Kabinet
Baca Juga
Legislator dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta agar KPU memberikan perhatian penuh terhadap daerah-daerah tersebut.
Pasalnya, ia mengendus adanya unsur politisasi.
"Karena unsur politisasi, itu sangat tinggi, saya mengalami sendiri di Kabupaten Tapanuli Tengah, KPUD sangat tidak profesional, dan politis," kata Masinton di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/9).
Masinton mengatakan pemerintah harus mengantisipasi terjadinya fenomena calon tunggal.
"Nah calon yang menginginkan calon tunggal, tentu berupaya untuk mempengaruhi KPU di daerah agar tidak menerima calon lain atau mempersulit adanya calon alternatif," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia meminta KPU dan Bawaslu RI melakukan pemantauan terhadap KPU di daerah dan bila perlu memberikan sanksi tegas.
"Maka kita minta KPU maupun Bawaslu harus intens melakukan pemantauan bila perlu terhadap daerah-daerah di Tapanuli Utara, diambil alih, disupervisi dan dinonaktifkan anggota KPU-nya yang tidak profesional dan tidak netral itu," tutupnya. 
- Sopir Kader PDIP Ungkap Perpindahan Uang Suap KPU Rp400 Juta
- PSU Empat Lawang Digelar 19 April, PDIP Sumsel Gencar Konsolidasi
- Penyidik Cuti, Febri Diansyah Batal Diperiksa KPK
