Mahfud MD: Pemerintah Butuh Pers untuk Raih Dukungan Publik

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. (Kemenko Polhukam/rmolsumsel.id)
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. (Kemenko Polhukam/rmolsumsel.id)

Pemerintah dan pejabat publik mengandalkan media untuk mendapatkan dukungan publik dalam penetapan kebijakan di pemerintahan.


“Bagi saya pribadi sebagai Menko Polhukam, Ketika saya mengatakan sesuatu yang penting dan sensitif, kadang saya sampaikan dulu kepada pers, agar mendapat dukungan publik. Seperti saat saya bicara BLBI, sebelum orang lain menanggapi saya sudah konferensi pers dulu. Jadi publik mendukung, sehingga ke depan lebih gampang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, pada pidato secara daring pada hari kedua Konvensi Media Nasional sebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2022, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/2).

Mahfud menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kali sidang kabinet, para menteri agar berbicara kepada pers, bukan buat cari perhatian, tapi agar publik tahu bahwa menteri bekerja, agar rakyat tahu, mendapat masukan, dan mendapat kritik yang obyektif.

“Ada saja orang yang pesimistis bahwa BLBI yang sudah 22 tahun akan sulit dan tidak ada perkembangan. Sebelum itu saya minta dukungan pers dulu agar kami kuat. Alhamdulillah Satgas BLBI sudah 7 bulan bekerja sudah terkumpul Rp20 triliun. Itu semua antara lain karena peran pers,” tutur Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud menggaris bawahi bahwa membangun model media massa berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan pekerja pers dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas mereka.

Menurut Mahfud, bila ingin terus berkelanjutan menjadi pilihan publik yang terpercaya, pers tidak seharusnya menerapkan praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas, misalnya: mulai dari menulis tanpa konfirmasi, menulis secara sepihak atau tidak cover both sides, memberi pemaknaan keliru pada sebuah peristiwa, memilih narasumber yang tidak kredibel, hingga praktik clickbait dengan membuat judul-judul berita yang menggoda namun melencengkan maknanya.

“Tindakan seperti ini adalah praktik yang perlahan tapi pasti menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap media, yang sejatinya menjauhkan upaya kita semua untuk membangun model media massa berkelanjutan,” ucapnya.

Mahfud berkeyakinan bila media massa menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, di mana para jurnalis mampu menciptakan ruang publik yang beradab, maka daya hidup pers akan lebih terjaga karena masyarakat selalu membutuhkan informasi terpercaya.

“Pers dengan demikian juga bisa menjadi mitra Pemerintah dalam memberikan masukan dan kritik, yang dalam berbagai kesempatan kerap menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan penting,” tutur Mahfud.