Puluhan massa yang tergabung dalam Sriwijaya Corruption Watch (SCW) bersama Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali melancarkan aksi unjukrasa di halaman gedung DPRD Sumsel, Senin (6/7/2020). Sebelumnya massa telah melakukan aksi pada pekan lalu.
- Israel Serbu Kota Tepi Barat Palestina
- Iran Protes Nobel Perdamaian Diberikan ke Aktivis yang Dipenjara
- Penasaran Kisah Perjuangan dr AK Gani, Palembang Good Guide Adakan Museum Tour
Baca Juga
Aksi dilakukan puluhan massa karena tuntutannya yaitu kembali dapat berdagang di area belakang RSMH Palembang belum menemukan solusi setelah sempat mendapat larangan dari pihak RSMH. Padahal para PKL ini sudah bertahun-bertahun berdagang dilingkungan RSMH.
Direktur SCW M Sanusi meminta Kepada DPRD Sumsel agar kiranya segera menengahi persoalan antara PKL yang berada dilingkungan RSMH Hoesin dengan Pihak Direktur Utama RSMH.
"Yang kedua meminta Kepada DPRD Provinsi Sumsel mempasilitasi kami untuk berdialog dengan pihak RSMH guna melakukan upaya persuasif dan humanis dengan PKL yang berada dilingkungan RSUP Mohammad Hoesin sehingga tidak terkesan dibiarkan begitu saja," kata Sanusi.
Kemudian, dilanjutkan Sanusi memberikan solusi yang memenuhi rasa keadilan dan perlakuan yang sama bagi para PKL yang berada dilingkungan RSMH.
"Jika DPRD tanpa dapat memberikan solusi maka kami akan mengadukan persoalan pedagang ini kemenkes dan DPR RI,"ujar dia.
Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati berjanji akan memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan pedagang dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait." Nanti akan kami tidak lanjut sesuai dengan komisi yang membidanginya,"kata Anita.
- Badan Informasi Geospasial Sepakati Jumlah Pulau di Indonesia jadi 17 Ribu
- FJP Bagi-Bagi Takjil Gratis Kepada Masyarakat
- Malaysia Dinilai Kompromi Soal Perbatasan dengan Indonesia, Muhyiddin Minta PM Anwar Ibrahim Beri Penjelasan
