Puluhan massa yang tergabung dalam Sriwijaya Corruption Watch (SCW) bersama Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali melancarkan aksi unjukrasa di halaman gedung DPRD Sumsel, Senin (6/7/2020). Sebelumnya massa telah melakukan aksi pada pekan lalu.
- Amerika Sepakat Jual 300 Rudal Patriot ke Arab Saudi
- Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin Dibebaskan dengan Jaminan Rp6,8 Miliar
- Kasad Nostalgia di Kodim 0418 Palembang, Dandim: Kehormatan Besar Bagi Kami
Baca Juga
Aksi dilakukan puluhan massa karena tuntutannya yaitu kembali dapat berdagang di area belakang RSMH Palembang belum menemukan solusi setelah sempat mendapat larangan dari pihak RSMH. Padahal para PKL ini sudah bertahun-bertahun berdagang dilingkungan RSMH.
Direktur SCW M Sanusi meminta Kepada DPRD Sumsel agar kiranya segera menengahi persoalan antara PKL yang berada dilingkungan RSMH Hoesin dengan Pihak Direktur Utama RSMH.
"Yang kedua meminta Kepada DPRD Provinsi Sumsel mempasilitasi kami untuk berdialog dengan pihak RSMH guna melakukan upaya persuasif dan humanis dengan PKL yang berada dilingkungan RSUP Mohammad Hoesin sehingga tidak terkesan dibiarkan begitu saja," kata Sanusi.
Kemudian, dilanjutkan Sanusi memberikan solusi yang memenuhi rasa keadilan dan perlakuan yang sama bagi para PKL yang berada dilingkungan RSMH.
"Jika DPRD tanpa dapat memberikan solusi maka kami akan mengadukan persoalan pedagang ini kemenkes dan DPR RI,"ujar dia.
Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati berjanji akan memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan pedagang dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait." Nanti akan kami tidak lanjut sesuai dengan komisi yang membidanginya,"kata Anita.
- Bos Produsen Oksigen Terbesar di Indonesia Meninggal Akibat Covid-19
- SMB IV Ajak Siswi SMA Ignatius Global School Lestarikan Budaya dengan Cara Milenial
- Gempa 6,3 Magnitudo Guncang Afghanistan, 180 Orang Meninggal
