Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku kesulitan mengawasi dana elektronik untuk kampanye Pemilu 2024. Terlebih, dana elektronik belum diatur di dalam Peraturan KPU (PKPU).
- Mundur dari Rencana KPU, DPR Setujui Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober 2023
- Belum Ada Kekuatan Hukum Tetap, Alasan KPU Tak Bisa Coret Daftar Caleg Dengan Status Tersangka
- Ketua KPU: Percepatan Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Design By Law
Baca Juga
“Sumbangan dalam bentuk uang elektronik belum diatur ya. Ini memang dari sisi pengawasan sepertinya agak menyulitkan,” kata Komisioner KPU RI, Idham Holik dalam uji publik Rancangan Peraturan KPU di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, Sabtu (27/5).
Padahal, menurut Idham, PKPU tentang pelaporan dana kampanye harus memperhatikan fenomena disrupsi digital, yakni maraknya penggunaan wallet e money dan jenis platform ekonomi lainnya.
“Misalkan transfer uang elektronik melalui smartphone tanpa butuh rekening dengan basis nomor kontak WhatsApp saja, misalnya. Ini bisa jadi materi kita untuk didiskusikan,” kata dia.
Lebih lanjut, Idham menyebut sesuai ketentuan UU 7/2017 tentang Pemilu, sumbangan dalam bentuk uang wajib disetorkan ke dalam rekening khusus dana kampanye.
“Sumbangan dalam bentuk uang elektronik wajib masuk dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan,” pungkasnya. 
- Mundur dari Rencana KPU, DPR Setujui Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober 2023
- Belum Ada Kekuatan Hukum Tetap, Alasan KPU Tak Bisa Coret Daftar Caleg Dengan Status Tersangka
- Ketua KPU: Percepatan Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Design By Law
