Program Kartu Prakerja bertujuan baik untuk mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia dengan memberikan bantuan langsung tunai serta pelatihan-pelatihan bagi mereka yang belum bekerja.
- Nasdem Resmi Keluarkan Dukungan HDCU di Pilgub Sumsel
- Kehadiran Bjorka Menunjukkan Kelemahan Kemenkominfo
- Komisi III DPR Desak KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Kuota Haji yang Libatkan Menag Yaqut
Baca Juga
Program kartu prakerja merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan secara nonformal pada rakyatnya.
"Tujuan program ini sangat baik, yaitu untuk mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang belum bekerja," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/5).
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah terdapat 2,08 juta pekerja dari sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19. Jumlah pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,3 juta, sedangkan yang di PHK sebanyak 241.431 pekerja.
Sementara pada sektor informal, tercatat ada 538.385 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Hetifah berharap, kelompok ini dapat diprioritaskan untuk mendapatkan kartu prakerja.
"Kita patut mendukung program ini. Namun dengan catatan, akurasi pendataan harus ditingkatkan. Sistem harus dapat mendeteksi siapa yang patut diprioritaskan dengan kriteria yang jelas, tidak secara random atau acak," kata Hetifah.
Politisi Golkar ini juga tetap berharap program ini terus dimodifikasi sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat. Apalagi direktur pelaksana Kartu Prakerja telah menyatakan, pendaftaaran dibuka dalam 30 gelombang sampai November 2020.
"Ini baik sekali dan saya harap dapat mengakomodasi semua yang membutuhkan. Evaluasi dari setiap gelombang harus dipertimbangkan sebagai masukan untuk gelombang berikutnya, sehingga terus ada peningkatan kualitas dan efektivitas program," tambah dia.
Hetifah juga mengatakan, pihaknya mendapat banyak masukan mengenai bentuk bantuan yang diharapkan oleh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk mengenai kartu prakerja.
"Masukan-masukan ini telah menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang program, hingga pelaku parekraf menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan," tuturnya.
"Saya harap dalam beberapa bulan ke depan terus ada proses dialog yang intensif antara masyarakat dan pemerintah terkait program ini, sehingga kartu prakerja ini berjalan secara partisipatif dan dinamis, sesuai kebutuhan lapangan," demikian Hetifah.
- Jelang Sidang Perdana, Aliansi Aktivis Minta 18 Oktober jadi Hari Ijazah Palsu Sedunia
- Bertambah 500 Ribu, DPT Sumsel Jadi 6,3 juta Pemilih
- Pangi Syarwi Nilai Erick Tak Berani pada Ahok
