Setelah muncul Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) besutan sejumlah tokoh di antaranya Din Syamsuddin dan Rizal Ramli, lahir gerakan baru bernama Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA).
- Presiden Larang Menteri Bicara soal 3 Periode, LaNyalla: Menteri Harus Taat
- Caleg Demokrat Laporkan Oknum PPK Alang-Alang Lebar ke Bawaslu Sumsel
- Polemik Pelantikan Wabup Bikin Suhu Politik di Muara Enim Memanas, Anggota DPRD Ini Minta Masyarakat Jaga Kondusifitas
Baca Juga
KITA digagas beberapa tokoh dari partai-partai yang Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Menyikapi lahirnya KITA, mantan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa kelahiran komunitas tersebut sebagai bentuk reaksi atas lahirnya KAMI.
“Lahirnya organisasi, atau komunitas KITA atau koalisi apa gitu namanya itu bagian dadi reaksi terhadap KAMI ya,” kata Karding kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/8/2020).
Politisi PKB ini sempat mengatakan KAMI merupakan barisan orang-orang yang sakit hati terhadap Pilpres 2019, lantaran jagoan mereka yakni Prabowo-Sandiaga kalah.
Namun demikian, Karding mengklaim bahwa KITA digagas agar tidak adanya eksklusivitas dalam berorganisasi. Selain itu, pendirian KITA bertujuan untuk bersama-sama membangun bangsa.
“KAMI ini kalau tidak salah koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Kalau KITA ini mau menunjukkan bahwa sebagai suatu bangsa, KITA itu artinya KITA semua enggak ada kelompok yang eksklusif, tidak ada kamu, tidak ada aku tetapi yang ada KITA semua,” bebernya.
“Kita dalam artian harus bersama-sama, kita harus bergotong royong, kita harus bekerjasama untuk menyelamatkan Indonesia gitu kira-kira atau keluar dari krisis misalnya pandemik Covid-19 dan resesi,” imbuhnya.
Mantan Sekjen DPP PKB ini menambahkan, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga lahirnya KITA merupakan bentuk demokrasi selama dalam koridor konstitusi.
“Saya kira di era demokrasi ini selalu kita memberi ruang kepada siapapun yang ingin menyampaikan pendapat sepanjang masih dalam koridor konstitusi,” tandasnya.[ida]
- Anak Buah Jokowi Tawari Insentif HGB 160 Tahun, Walhi: Ini Sama dengan Masa Penjajahan Belanda
- Ramai Video Kaesang Disebut Dicuekin Megawati, PDIP Sumsel Merespons: Sudah Salaman Diawal
- AMIN Sumsel Kirimkan Data Kecurangan Pemilu ke Tim Hukum Nasional
