BARU-BARU ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi Tiga DPR RI dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan jajaran petinggi Polri, salah satu pimpinan komisi itu, Adis Kadir menyentil perilaku dan gaya hidup oknum personel Polri di daerah yang dinilai berlebihan.
- Menebak Skor Hakim MK
- Israel dan Praktik Negara Koperasi
- Melanjutkan Etos Ramadan untuk Indonesia Bahagia
Baca Juga
Adis mengungkapkan perilaku itu terlihat dari mulai personel tingkatan direktur pada kepolisian daerah (Polda) hingga tingkatan resor (Polres), mereka sudah seperti “Raja Kecil.”
Lanjut Adis, para personel polisi itu mulai memperlihatkan gaya hidup rokok cerutu, minum wine dan mobil mewah. Iya juga menyinggung perilaku para istri polisi yang gonta-ganti tas mewah merk Hermes. (Antara, 22 Agustus 2022).
Sentilan dari wakil rakyat soal gaya hidup aparat dengan rokok cerutu bukan hal baru. Politisi senior, Panda Nababan (PN) menulis kisah Jenderal M. Jusuf menegur Menteri Keuangan Ali Wardhana soal rokok cerutu dalam suatu rapat penggalangan Golkar menghadapi pemilu di Ball Room Hotel Indonesia. M. Jusuf sebagai penceramah dalam acara tersebut.
“Eh, Saudara Ali, cerutu havana saudara itu harganya sama dengan uang lauk-pauk prajurit selama sebulan. Saya pikir, Saudara tidak usahlah isap itu, biar prajurit saya bisa makan.”
Muka Ali Wardana yang merupakan “orang kesayangan” Presiden Soeharto saat itu menjadi merah padam. Namun, Jenderal Jusuf tampaknya tidak peduli. Ujar PN dalam oto biografinya (Menunggang Gelombang-buku satu).
Soal aparat memakai barang bermerk, PN mengisahkan, M. Jusuf saat menjadi Panglima ABRI (Pangab) memarahi langsung Laksaman Muda Rudolf Kasenda sewaktu menjadi Asisten Logistik Hankam karena sepatunya sewaktu bertugas bukan sepatu jatah tentara.
Jenderal yang terkenal tegas itu menanyakan kepada Rudolf Kasenda soal mengapa sepatu yang dia pakai lain sendiri? Ia pun menanyakan apa merk dari sepatu itu, siapa yang kasih?
“Sepatu Bally buatan Italia, Jenderal. Dan saya dikasih teman,” jawab Rudolf. “Saya tidak suka jika pakai itu lagi, kenapa tidak pakai sepatu jatah? Alasan Rudolf, bahwa sepatu jatah itu menggigit, Jenderal. M. Jusuf pun menyarankan agar bikin kapas agar tidak menggigit, ”Sepatu saya juga pakai kapas.” (hal 475-476).
Di institusi Polri ada Jenderal Hoegeng. Kapolri yang ke-5 ini menjabat selama tiga tahun (1968-1971). Meskipun jabatan singkat, dicopot dari jabatan dan mundur dari kepolisian pada usia 50 tahun, Hoegeng memberi legacy besar pada institusi ini.
PN menulis kisah Hoegeng bukan hanya sosok polisi yang “tak bisa dibeli,” tapi polisi yang tak mengenal area abu-abu. Bagi Hoegeng, hitam ya hitam. Putih ya putih.
Sikap yang demikian menjelaskan dia bekerja atas landasan visi dan ideologi, sangat sayang dan cinta pada institusi Polri.
Selama menjabat Kapolri, Hoegeng membawa institusi Polri maju dia membenahi struktur organisasi kepolisian menjadi lebih dinamis, komunikatif dan humanis.
Nama Markas Angkatan Kepolisian (Mabak) menjadi Mabes Polri, Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Pembenahan struktur yang Hoegeng lakukan hingga kini belum berubah. Dalam era reformasi, mestinya institusi ini banyak berbenah, yang terjadi malah sebaliknya.
Kepemimpinan silih berganti, tapi tidak memenuhi harapan publik, sekalipun kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian yang bergelar Doktor, Profesor, salah satu Kapolri paling muda di masa reformasi melewati 4 angkatan justru membawa institusi ini ke “sejarah hitam” dengan membuat satuan tugas khusus (Satgasus) merah putih yang tidak jelas fungsinya, lebih terlihat politis dan keberadaan Satgasus ini mereduksi unit-unit resmi yang diatur oleh undang-undang.
Dalam kontek pemberantasan korupsi,Hoegeng sewaktu menjabat Kapolri, PN mengungkapkan: Dia pernah melihat langsung bagaimana seorang pengusaha lari terbirit-birit keluar dari ruang kerja Kapolri Jenderal Polisi Hoegeng. Kesaksian PN ini ketika dia menunggu di ruang tamu untuk mewawancarai Hoegeng.
“Tiba-tiba saya dikejutkan suara pintu ruang kerja Kapolri dibanting keras diikuti pengusaha berjas berdasi itu keluar dengan berlari. Beberapa jenak kemudian juga keluar Deputi Operasi (Jabatan Kepala Bareskrim sekarang) Mayor Jenderal Polisi Katik Saroso, dengan tergopoh-gopoh.
Hoegeng menceritakan kepada PN, bahwa dirinya marah atas dua soal; satu karena pengusaha itu ingin menyerahkan sejumlah uang untuk kasusnya. “Dia tidak menghormati saya.”
Kedua, yang membuat Hoegeng makin marah adalah sikap Katik Saroso yang seolah tidak tahu bahwa Hoegeng tidak bisa disogok atau disuap.
“Itu yang membuat saya lebih marah lagi. Katik membawa pengusaha seperti itu bisa masuk ke kamar kerja saya.” kata Hoegeng.
Lanjut PN, Hoegeng kemudia memanggil Katik, memerintahkan Katik untuk segera mengusut kasus pengusaha itu untuk segera dilimpahkan ke pengadilan.
Hoegeng sebagai pejabat Polri dan di luar sama saja, ia tetap sebagai penegak hukum.
Pada tahun 1978 setelah kurang lebih 7 tahun tidak menjabat Kapolri, dia menginformasikan korupsi besar di tubuh Polri kepada PN yang waktu itu wartwan Sinar Harapan.
Sebagai wujud rasa sayang dan cinta tanpa batas dan tanpa syarat pada institusi Polri dan negaranya, ia mengirim surat kepada Budi Darmo yang waktu itu Kapolri. Isi surat itu antara lain, ”Wid sekarang ini polisi kaya raya ada yang membeli rumah di Kemang dan membuat jalan beraspal.” Kopi surat pribadi ini ia tunjukkan kepada PN.
Yang dimaksud Hoegeng adalah rumah milik kolonel Suroso, perwira di Jawatan Keuangan Mabes Polri dan Letnan Jenderal Polisi Siswadji yang ketika itu menjadi Deputi Kapolri, sepadan dengan Wakil Kapolri sekarang.
Kedua perwira polisi ini melakukan penggelembungan (mark up) harga-harga kebutuhan logistik Polri. Total korupsinya Rp 4,8 miliar,angka yang sangat fantastis zaman itu.
Siswadji menggunakan uang hasil penggelapan untuk membeli rumah di jalan Daha, Kebayoran, biaya perbaikan rumah, membeli perabotan, membeli mobil BMW, membeli tanah, juga rumah yang lainnya.
Majelis hakim memvonis Siswadji 8 tahun penjara dan denda 7 juta. Ketiga bawahannya divonis masing-masing 6 tahun. Kasus Siswadji ini membuat Widodo Budidarmo diberhentikan sebagai Kapolri. Presiden Soeharto menugaskan dia sebagai duta besar di Kanada. Inilah sejarah kelam, hitam pertama Polri.
Kisah Hoegeng diatas mestinya menjadi role model kepemimpinan di institusi Polri. Tapi, yang terjadi hanya dijadikan “cover” dalam visi-misi bagi calon pimpinan polri, juga hanya sekadar untuk romantisme.
Ini tidak beda dengan cara-cara partai politik untuk menggaet massa, menempatkan tokoh seperti Soekarno, Gus Dur dan para pendiri bangsa lainnya.
Sorotan yang begitu tajam, negatif oleh publik akhir-akhir ini atas banyak masalah yang terjadi pada institusi Polri harus dilihat sebagai hal yang positif. Polri harus merespons pandangan itu dengan mengonsolidasikan seluruh jajaran internal, membangun komitmen secara kolektif untuk mendorong reformasi secara total, bukan setengah-setengah.
Waktunya sekarang untuk mewujudkan reformasi total Polri. Kapolri Jenderal Listio diharapkan bisa, asal ada kemauan. Sebab dari segi usia dan masa jabatan masih cukup waktu.
Jika tidak menggunakan kesempatan ini, maka hanya dikenang sebagai pejabat Kapolri dalam usia muda dan lama. Namun apalah artinya itu semua jika kekusaan tidak punya makna?
PENULIS : YOSEF SAMPURNA NGGARANG
- Menebak Skor Hakim MK
- Israel dan Praktik Negara Koperasi
- Melanjutkan Etos Ramadan untuk Indonesia Bahagia
