Laporan dugaan pelanggaran kode etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi dilayangkan sejumlah partai politik (parpol) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- KPU Klaim Jumlah Sengketa Hasil Pemilu di 2024 Turun 15,59 Persen
- Bawaslu Catat 171 Rekomendasi PSU/PSS/PSL Tak Dijalankan KPU
- Terbukti Bersalah Palsukan Data Pemilih, 7 PPLN Kuala Lumpur Tak Dipenjara
Baca Juga
Terdapat 9 parpol yang pimpinannya datang langsung untuk menyerahkan laporan dugaan pelanggaran etik KPU RI ke Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (22/12).
Kuasa hukum yang mewakili parpol-parpol itu, yang tergabung dalam Gerakan Melawan Political Genocide (GMPG), yakni Farhat Abbas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), memaparkan materiil laporan.
"Kita secara global (melaporkan) untuk masalah etika kesusilaan, tapi juga menyangkut tidak terbitnya surat SK ketika kita mendaftar," ujar Farhat Abbas usai menyerahkan dokumen laporan.
Farhat menjelaskan, laporan yang dilayangkan GMPG dibagi ke dalam dua kategori. Laporan yang pertama, yakni terkait tindakan amoral Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang dikaitkan dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni si Wanita Emas.
Sementara laporan yang kedua terkait dengan hasil pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 yang tidak dikeluarkan berita acara (BA). Dalam hal ini, seluruh anggota KPU RI dilaporkan.
"Kalau dilaporan asusila Ketua KPU (Hasyim Asyari), tapi kalau untuk etika dan kesalahan tidak mengeluarkan suatu keputusan atau berita acara, kita laporkan semua komisioner," katanya.
"Menurut pengakuannya (Hasnaeni si Wanita Emas), bahkan Ketua KPU datang ke rumah, ke kantor (Partai) Republik Satu," demikian Farhat menambahkan. 
- KPU Klaim Jumlah Sengketa Hasil Pemilu di 2024 Turun 15,59 Persen
- Bawaslu Catat 171 Rekomendasi PSU/PSS/PSL Tak Dijalankan KPU
- Terbukti Bersalah Palsukan Data Pemilih, 7 PPLN Kuala Lumpur Tak Dipenjara
