Rapat Evaluasi Pemkab Muara Enim menilai Gugus Tugas, yang dibentuk di tiap-tiap daerah guna mengatasi penyebaran Pandemi Covid-19, belum tentu bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada mereka. Kerja gugus tugas di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai harapan
- Aktivis Kawali Desak Korit Sumsel Dipecat
- Bupati Muratara Tak Segan Beri Sanksi Guru PPPK Jika Langgar Aturan
- Datangi Pemkab OKU, Masyarakat Pertanyakan Keberadaan PLTU Keban Agung yang Dianggap Tidak Memberikan Manfaat
Baca Juga
Rapat evaluasi di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Selasa (16/6/2020), dipimpin langsung oleh Plt Bupati H Juarsah. Rapat dihadiri oleh unsur Muspida, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim H Hassanudin.
Oleh Sekda disebutkan, dirinya hanya bisa berkoordinasi hanya dengan segelintir dinas.
“Selama tiga bulan ini, saya hanya bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Jubir Gugus Tugas, sisanya OPD yang ada tidak ada laporan dan tidak ada gerakan yang nampak memang ditunukan kepada penanggulangan dan pengantisipasian covid19. Banyak yang tidak jalan,” ujarnya.
Sekda juga mengatakan, pelaksanaan evaluasi ini juga kalau tidak diminta oleh Pak bupati mungkin tidak ada evaluasi. Jadi saya berharap setiap OPD semuanya bergerak dan ikur ambil bagian dalam penanggulangan masalah bersama ini.
“Terhadap yang tergabung dalam gugus tugas, t dengan tatanan baru (new normal) harus kita pahami dulu apa itu new normal. Dan kita harus dulu sepaham mengenai hal ini. Jadi nanti kita bisa bergerak bersama dan searah agar tidak terjadi kekeliruan,” terangnya.
Dijelaskannya juga, bukan dengan tatanan baru kita melonggarkan semua yang terhadi saat ini, tapi harus menyesuaikan dengan aturan baru. “Semua bisa Berjalan seperti biasa, namun diatur dengan standar covid 19. Seluruh perangkat daerah menyiapkan tatanan baru sesuai tugas pokok,” tegas Sekda.
Sekda mencontohkan, seperti Dinas Perdagangan, seperti kondisi di pasar saat ini, maka dinas mepersiapkan tatanan baru pemgelolaan pasar sesuai dengan aturan. “Dinas pertanian misalkan berkaitan dengan kelompkk tani, namun harus ada regulasi/aturan misalkan mereka berkumpul namun sesaui protokol,” tambahnya.
Sementar, Bpkad juga harus diatur seperri apa pelayanan yang harus dilakukan sesuai aturan standar covid. “jadi tidak ada yang tidak kerja sesuai dengan tugas kewenangan. Tatanan kehidupan baru itu bukan melonggaran peotokol kesehatan, namun membatasi dan mengatur namun kehidupan tetap berjalan,” pungkasnya.
Dementar itu, Plt Bupati H juarsah mengatakan, saat ini kita harus terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan meskipun saat ini kondisi wilayah kita masih tergolong aman. “Jadi kita harus tetap waspada. Jamgan lengah,” ujar Juarsah.
“Untuk dinas dinas yang sudah ditunjuk untuk menyalurkan bantuan jejaraing sosial baik itu dari dana APBN maupun APBD hendaknya jangan menunda. Apabila data sudah ada harus degera disalurkan. Karena kuta tau dampak covid sangat terasa di masyarakat,” tambah Juarsah.
Terakhir Juarsah meminta tiap OPD yang tergabung dalam gugus tugas harus memiliki tanggung jawab ikut terlibat dan menyesuaikan kondisi yang ada saat ini. Jadi seperti dikatakan Sekda, semua dinas harus ikut serta berdikir bagaimana sehatusnya menyesuaikan apa yang menjadi tugas pokok namun disesuaikan dengan kondisi saat ini,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, Plt Bupati beserta peserta rapat mendengarkan laporan dari beberapa Dinas yang terlibat langsung dalam penyelesaian dan penanganan covid19. Salah satunya Dinas Sosial yang bertugas untuk menyalurkan bantuan. Dinas pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemantauan dan pengamanan di tiap tiap desa.dinas Perindustrian yang melakukan pasar muara di tiap desa, dan beberapa dinas lainnya yang melaporkan kerja mereka dalam tiga bulan kebelakang.[ida]
- Hasil Panen Menurun, Harga Kopi Merangkak Naik
- PLN dan Pemerintah Coba Lihat Ini, Tiang Listrik di Desa Segamit Semendo Masih Pakai Bambu
- Peringati WCD, Pemkab Muba Bareng Masyarakat Gotong-royong Bersihkan Lingkungan
