Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menggelar kegiatan Sosialisasi Penegasan Persyaratan Penerbitan Paspor Terbaru dan Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Kamis (14/09).
- Kemenkumham Sumsel Himpun PNBP Rp12,3 Miliar dari Layanan AHU
- Kemenkumham Sumsel Ikuti Evaluasi dan Bimtek Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023
- Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Capaian Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
Baca Juga
Kegiatan diawali dengan laporan ketua kegiatan yang dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Kemenkumham Sumsel, Mohammad Ridwan.
"Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait kemudahan persyaratan penerbitan Paspor kepada seluruh masyarakat, saya berharap semua peserta yang hadir bisa membantu menyebarluaskan informasi ini", ujar Ridwan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Mohammad Ridwan mengatakan, pengawasan untuk orang asing di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang ada di empat kabupaten dua kota yakni Muba, Banyuasin, OKI, OI, Prabumulih, dan Palembang.
"Dari masing - masing wilayah kerja di kabupaten kota kita ada tim pengawasan orang asing, Jadi dengan tim pora ini kita koordinasi, sinergi, dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, TNI, Disnaker, Kesbangpol, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan pengawasan Keimigrasian," katanya.
Mohammad Ridwan menambahkan, sampai dengan bulan September 2023 ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang kondusif khususnya di Sumsel. "Kita juga selalu memberikan sosialisasi kepada perusahaan - perusahaan, bahwa agar menggunakan izin tinggal orang asing sesuai dengan peruntukan. Dan jika ada orang asing mencurigakan, kita punya aplikasi sipindang untuk pelaporan dari masyarakat, instansi terkait ke kantor Imigrasi Palembang," katanya.
Orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang ada sekitar 500 orang asing yang terdiri dari dan didominasi perkawinan campur, sekolah dan bekerja. "Yang kita lakukan tindakan administratif ada tiga, warga negara Turki kita deportasi karena penyalahgunaan izin tinggal," pungkasnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya sekaligus membuka acara secara resmi, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel, Herdaus.
"Diperlukan kerjasama dari seluruh stakeholder terkait untuk menyebarluaskan terkait kemudahan membuat paspor ini, namun perlu diketahui bahwa Paspor yang nantinya diterbitkan oleh pihak Imigrasi sudah menjadi tanggung jawab pribadi pemegang paspor", ujar Herdaus.
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Herdaus mengatakan, pelayanan paspor untuk Sumatera Selatan baik di Palembang dan Muara Enim serta tiga unit kerja Kantor Imigrasi semua berjalan baik. "Antusias masyarakat cukup tinggi, pelayanan lancar sampai saat ini tidak ada kendala," ujarnya.
Herdaus menjelaskan, paspor merupakan dokumen negara yang menjadi hak setiap orang untuk melintas. "Jadi, tentunya tidak bisa disalahgunakan. Contohnya paspor hanya digunakan jika kita bepergian ke negara lain. Karena itu merupakan dokumen secara universal dan mutlak harus dimiliki," tegasnya.
Ditempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya mengapresiasi kegiatan tersebut dan mengatakan bahwa seluruh jajaran Imigrasi kini dituntut untuk semakin mampu beradaptasi, bekerja lebih baik dan inovatif, demi memberikan percepatan dalam pelayanan keimigrasian. Hal ini, sebagai konsekuensi dari perubahan sosial masyarakat yang semakin berkembang dan dinamis.
“Layanan keimigrasian juga harus sejalan dengan semangat untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia, dengan tetap memenuhi kriteria dalam rangka menjaga kedaulatan, ketertiban dan keamanan negara serta kepentingan nasional,” terangnya.
Ilham menyebut Langkah ini diharapkan dapat mendatangkan para investor dan orang-orang yang memiliki talent, termasuk wisatawan mancanegara ke Indonesia mengingat pelayanan keimigrasian akan dirasakan lebih mudah dan sederhana.
Turut menghadiri kegiatan ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Mohammad Ridwan, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian diwakili oleh Subkoordinator Verifikasi Dokumen Perjalanan Wilayah III, Imam Prawira dan Bayu Dewabrata, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel diwakili oleh Asisten Ombudsman RI Sumsel Agung Pratama. 
- Kemenkumham Sumsel Himpun PNBP Rp12,3 Miliar dari Layanan AHU
- Kemenkumham Sumsel Ikuti Evaluasi dan Bimtek Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023
- Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Capaian Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
