RMOL. Saat ini, peran kaum milenial sangat berpengaruh. Keberadaan mereka sangat strategis jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta adanya peningkatan partisipasi kaum milenial ini untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.
- Sejarawan: Hari Jadi Palembang 17 Juni Perlu Kajian Ulang
- Tempatkan Ambulan di Setiap Posko, Kadinkes Lubuklinggau: IGD Puskesmas Tetap Buka Libur Lebaran
- Herman Deru Ingatkan Peran Aktif Keluarga Dalam Wujudkan Generasi Muda Tanpa Stunting
Baca Juga
Ini terungkap saat Bawaslu menggelar giat Goes To Campus dengan tema Peran Serta Kaum Milenial Menghadapi Pilkada Serentak di Kabupaten OKU, kemarin, di auditorium Universitas Baturaja (Unbara).
Bawaslu menggarap kaum milenial ini agar mereka mau berpartisipasi dalam Pilkada, dengan ikut melakukan pengawasan melalui berbagai cara.
"Dalam tema yang lebih khusus lagi, mahasiswa diminta anti money politik, anti politisasi SARA dan lain – lain. Ini tema yang tetap kita usung dan menjadi permasalahan dalam Pilkada kedepan. Sebab potensi politik uang masih tetap tinggi. Walaupun yang paling tinggi adalah netralitas ASN," ujar anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dibincangi wartawan usai mengisi materi disana.
Menurut Rahmat Bagja, bahwa sebetulnya sudah ada kaum milenial yang menjalankan fungsi pengawasan ini.
Akan tetapi masalahnya, para pemantau dari kalangan mahasiswa tersebut masih kesulitan untuk menggerakkan teman-teman di bawahnya.
Nah, kecenderungan kaum milenial yang apatis dalam politik praktis, diyakini dapat terkikis dengan keikutsertaan mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan ini.
Selain diajak untuk aktif dalam pengawasan Pilkada, sambung Rahmat, mahasiswa juga diajak ikut serta dalam sekolah kader pengawasan partisipatif untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada.
"Untuk jaminan kalangan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk mengamankan mahasiswa. Jadi, kalau ada temuan (pelanggaran Pemilu) mahasiswa boleh melapor. Karena melapor adalah hak siapapun," tandasnya. [ida]
- Terlibat Pungli Program PTSL, Mantan Kades di OKU Terancam 20 Tahun Penjara
- Pj Gubernur Agus Fatoni Hadiri Silaturahmi Kebangsaan Bersama Wakapolri
- Jelang Lebaran, Jalan Lintas Lahat-Bengkulu Dipastikan Bebas Lubang
