Kartu Prakerja Belum Waktunya Dikritisi Apalagi Dihentikan

Widodo Tri Sektianto dari Institute Kajian Ekonomi dan BUMN Indonesia mengatakan, ide awal Program Kartu Prakerja untuk memberikan bantuan berupa sejumlah dana bagi masyarakat angkatan kerja baru yang akan masuk dunia kerja di sektor formal dan informal.


“Pandemik corona yang memukul sektor perekonomian nasional yang berdampak pada PHK dimana mana serta adanya PSBB yang juga mengurangi aktivitas produksi perekonomian yang menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi menurun terutama masyarakat kecil dan menengah yang banyak mengandalkan aktivitas perekonomian baik yang beraktivitas sebagai pekerja di sektor formal, sektor informal ataupun sebagai pelaku usaha kecil menengah,” urainya.

Dia juga menangkap kesan ada kesalahan persepsi terhadap program ini seakan-akan ia menjadi bagian dari program bantuan sosial. Begitu juga dengan dana sebesar Rp 5,6 triliun uang dapat digunakan untuk mendapatkan pelatihan melalui delapan perusahaan platform digital.

“Kalau saya perhatikan, mereka baru akan mendapatkan bayaran jika peserta program Kartu Pra Kerja memilih dan mengambil program pelatihan yang ditawarkan masing-masing perusahaan platform digital yang ikut dalam program ini,”

“Kepesertaan delapan perusahaan platform digital dalam program kartu Pra Kerja tidak perlu tender. Karena kedelapan provider platform digital tersebut juga akan saling bersaing, misalnya antara Ruang Guru dan Sekolahmu, dalam menarik peserta program Kartu Pra Kerja,” sambung dia sambil menambahkan dengan demikian tidak bakal ada penyelewengan terkait dana pelatihan tersebut.

Pekerja yang terkena PHK atau pemilik UMKM yang terdampak Covid-19 otomatis bisa ikut program Pra Kerja. Buruh yang di-PHK yang ikut program Pra Kerja mendapatkan pelatihan sebagai wiraswasta, berdagang secara online, bekerja freelance.

Ini dinilai sangat bermanfaat bagi mereka untuk dapat membuka usaha dan bekerja sebagai freelance di perusahaan yang berbasis virtual office dan bisa work for home.

“Bagi angkatan kerja baru yang dari desa juga bisa melakukan usaha penjualan produk-produk di pedesaan, seperti menjual hasil bumi desa melalui provider digital marketing online. Misalnya, berjualan di Bukalapak,” tambah Widodo.

Di sisi lain, program Kartu Pra Kerja belum berjalan satu bulan. Karena itu beluml pantas untuk dikritisi atau bahkan dihentikan.[ida]