Dalam rangka mendukung dan mempercepat pencapaian pemerintah menuju good governance, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ilham Djaya tak henti-hentinya mendorong seluruh jajaran agar melakukan peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
- Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Capaian Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
- 15.922 Napi Terima Remisi Khusus Natal, 99 Langsung Bebas
- 142 Peserta Seleksi CPNS Kemenkumham Sumsel IKuti SKB WPFK
Baca Juga
Hal tersebut dikatakannya ketika membuka kegiatan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rabu (14/6), di Beston Hotel Palembang.
Dijelaskan Kakanwil Ilham, bahwa SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
"SAKIP adalah bentuk pertanggungjawaban instansi terhadap anggaran yang diterima. Ada output dan outcome dari apa yang direncanakan dan dianggarkan, sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan hasil kerja tersebut," tutur Ilham.
Berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, nilai SAKIP Kantor Wilayah Sumatera Selatan adalah 78,02 (Predikat BB). "Alhamdulillah Nilai SAKIP Kanwil Sumsel lebih tinggi dari nilai SAKIP Kemenkumham, yaitu 77,54. Nilai ini berkat akuntabilitas kinerja dari seluruh Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan," ujar Ilham mengapresiasi.
Dilanjutkan Mantan Kalapas Merah Mata tersebut, bahwa suksesnya sistem pemerintahan yang akuntabel adalah hasil sinergi seluruh pegawai yang juga akuntabel, berkompeten dan memiliki komitmen untuk mendukung sistem akuntabilitas organisasi.
"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, khususnya pada Operator SAKIP. Besar harapan saya kegiatan ini dapat menjadi bekal rekan-rekan semua sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP di tahun mendatang diatas nilai minimal yg ditetapkan pemerintah, yaitu 80,01," tutupnya.
Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Sumsel, Yulizar dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus untuk menetapkan komitmen bersama dalam menyusun dokumen LKjIP Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan.
Adapun narasumber kegiatan dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, yaitu Sub Koordinator Pemantauan, Analisis dan Pelaporan IV, Moslem Idrus Salam dan Achmad Ramadhoni, Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi. Serta dari Direktorat Jenderal Kemenkumham, Marhadi Kusumah dan Aji Krisnanto.
Kegiatan Penyusunan SAKIP berlangsung selama 3 hari, yakni 14 s.d. 16 Mei 2023 bertempat di Beston Hotel Palembang, dan diikuti oleh Pejabat dan Pegawai yang membidangi SAKIP pada satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
- Anggota DPR RI Ini Meninggal saat Kunjungan Kerja ke Palembang
- Status Warga Negara Marliah Dipulihkan, Disdukcapil Lubuklinggau Beberkan Kronologisnya
- Begini Penjelasan Disdukcapil dan Pemkot Terkait Status Warga Lubuklinggau yang Berubah Kewarganegaraan Malaysia
