Sering munculnya kebijakan ngawur yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo memang belum berbuntut fatal bagi rakyat Indonesia.
- Aset Hakim Heru Hanindyo Diblokir Usai Jadi Tersangka Pencucian Uang
- Kasus Suap Ronald Tannur, Kejagung Periksa Panitera Pengganti PN Surabaya
- Gugatan KLHK Dikabulkan, PN Surabaya Hukum PT SS Bayar Rp48 Miliar Akibat Pencemaran Lingkungan
Baca Juga
“Pengalamannya pemerintahan Jokowi sering kali ngawur dalam kebijakan,” tegas aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti kepada redaksi, Senin (31/8).
Kebijakan ngawur yang diambil, sambungnya, memang kini sebatas berbuntut lelucon seperti tol laut. Juga sebatas berujung penutupan pabrik saat pemerintah ngawur memberi pandangan mengenai mobil Esemka.
Tapi kini sorot pandang mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu tertuju pada rencana pemerintah melakukan uji coba vaksin corona. Di mana 15 juta orang di Indonesia akan disuntik dengan vaksin asal Sinovac, China hingga akhir 2020 nanti. Dan vaksin massal dilakukan di tahun 2021.
Kepada Jokowi, Haris Rusly Moty mengingatkan agar tidak ngawur dalam kebijakan ini sebagaimana tol laut dan Esemka. Sebab, nyawa rakyat dipertaruhkan dalam kebijakan ini.
“Masalahnya jika ngawurnya terkait pilihan vaksin sinovac, 250 juta nyawa dipertaruhkan,” tutupnya.
- Aset Hakim Heru Hanindyo Diblokir Usai Jadi Tersangka Pencucian Uang
- Kasus Suap Ronald Tannur, Kejagung Periksa Panitera Pengganti PN Surabaya
- Gugatan KLHK Dikabulkan, PN Surabaya Hukum PT SS Bayar Rp48 Miliar Akibat Pencemaran Lingkungan
