Jatah Vaksin Sumsel 36 Ribu Vial per Bulan, Gubernur: Kita Sudah Habis Vaksinnya

Gubernur Sumsel dan jajaran mengikuti rapat koordinasi terkait evaluasi PPKM Mikro dan PPKM Darurat, Sabtu (17/7). (Humas Pemprov Sumsel/rmolsumsel.id)
Gubernur Sumsel dan jajaran mengikuti rapat koordinasi terkait evaluasi PPKM Mikro dan PPKM Darurat, Sabtu (17/7). (Humas Pemprov Sumsel/rmolsumsel.id)

Antusiasme warga Sumsel untuk melakukan vaksinasi cukup tinggi. Hanya saja stok vaksin yang didistribusikan pemerintah pusat memiliki keterbatasan. Akibatnya, terjadi antrian yang cukup panjang di setiap pelaksanaan vaksinasi massal di wilayah Sumsel.


Seperti vaksinasi anak di RSMH Palembang dan vaksinasi masyarakat umum di Citimall Kota Prabumulih. Kondisi ini menggambarkan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi cukup tinggi, namun tidak ditunjang dengan ketersediaan vaksin yang mencukupi.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, jumlah kuota vaksin yang diberikan pemerintah pusat untuk Sumsel mencapai 36 ribu vial. Artinya secara dosis jumlahnya mencapai 360 ribu dosis.

“Bandingkan dengan jumlah nakes yang siap melakukan penyuntikan. Saat ini jumlahnya 49-53 ribu orang. Kemampuan penyuntikan kita itu 100 ribu dosis per hari. Kalau Pak Presiden semalam perintahkan untuk habiskan vaksin. Ya, memang kita sudah habis vaksinnya,” kata Deru saat dibincangi Kantor Berita RMOLSumsel, usai Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PPKM Mikro Diperketat dan PPKM Darurat yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartanto via virtual, Sabtu (17/7).

Deru mengatakan, program vaksinasi saat ini hanya mampu mencakup 13 persen warga Sumsel untuk dosis pertama dan 6 persen untuk dosis kedua. Artinya, daerah butuh tambahan stok vaksin lebih banyak.  

“Saya berterima kasih. Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri dan juga ikut vaksinasi sudah cukup tinggi. Hanya saja, kita juga mengharapkan kesadaran vaksinasi ini juga diikuti dengan jumlah ketersediaan vaksin,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Menular, Ferry Yanuar mengatakan, alokasi vaksin dari pemerintah pusat diakuinya cukup minim.

Menurutnya, untuk minggu pertama Juli saja, distribusinya hanya 7.900 vial. Lalu minggu kedua hanya 8.300 vial. Artinya hanya sekitar 79-83 ribu dosis yang disediakan. “Itu juga sudah termasuk untuk TNI dan Polri. Sangat kurang untuk kebutuhan vaksin kita,” bebernya.

Ia menjelaskan, saat ini kebutuhan vaksin Sumsel sekitar 150 ribu vial per bulan. Kebutuhan tersebut sudah diuji pada gerakan vaksin massal 26 Juni lalu. Dimana dari target 38 ribu dosis, capaian vaksinasi bisa mencapai 77 ribu.

“Artinya kita mampu untuk melaksanakan vaksinasi massal dalam jumlah besar asalkan vaksinnya tersedia,” terangnya.

Distribusi vaksin juga ikut menjadi persoalan. Sebab, minimnya alokasi yang diberikan membuat daerah kesulitan dalam penjemputan vaksin.

“Kalau di Palembang distribusi mungkin mudah. Tapi bagaimana dengan kabupaten/kota yang jauh. Seperti Muratara dan Lubuk Linggau. Mereka sudah habis waktu dua hari untuk ambil vaksin ke Palembang saja. Belum lagi distribusinya ke Faskes. Seperti OKI yang ke daerah jalur. Vaksin yang diantar hanya beberapa vial. Ongkosnya pakai speed sudah Rp2,5 juta,” ucapnya.

Untuk itu, Dinkes Sumsel telah memberikan usulan ke pemerintah pusat agar distribusi vaksin bisa dilakukan dua minggu sekali. “Jangan seminggu sekali. Agar tidak memakan biaya yang besar dalam pendistribusiannya. Kita perlu pertimbangkan yang berada di daerah pelosok,” harapnya.