Dukungan penuh disampaikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada para buruh dan mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasinya terkait dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai terlalu dipaksakan.
- PDIP Tegaskan Belum Keluarkan Rekomendasi Resmi untuk Pilkada 2024 di Sumsel
- Bawaslu RI Ingatkan KPU RI Tak Ikut Larut dalam Wacana Sistem Pemilu Tertutup
- Cegah Politik Uang, Bawaslu Sumsel Ajak Masyarakat Awasi Pilkada 2024
Baca Juga
Hal itu termuat dalam seruan Presidium KAMI dalam mencermati perkembangan situasi politik nasional pasca pengesahan UU Cipta Kerja yang diprotes berbagai elemen masyarakat.
"KAMI mendukung gerakan buruh, mahasiswa, dan pelajar yang telah berjuang. UU Cipta Kerja yang dipaksakan pengesahaannya adalah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," bunyi poin pertama dalam seruan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/10).
Menuntut hak dan membela aspirasi demi keadilan dan kesejahteraan berdasarkan Pancasila. UU Cipta Kerja yang dipaksakan pengesahaannya adalah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karenanya patut ditolak.
Dalam seruan yang ditandatangani Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab, dan Di Syamsuddin tersebut, mereka juga menyerukan kepada masyarakat dan jaringan KAMI untuk memberikan dukungan moril dan materiil atau logistik kepada kaum buruh, mahasiswa, dan pelajar yang tengah menuntut hak, keadilan dan kesejahteraan.
"Dukungan logistik bisa berupa makanan, minuman, dan obat-obatan demi kemanusiaan," sambungnya.
Tak hanya itu, KAMI yang juga tak sependapat dengan pengesahan UU Ciptaker mendesak pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyat yang disuarakan oleh anak-anak bangsa.
"Bukankah kewajiban pemerintah dan DPR RI adalah mengemban amanat rakyat?" kritik KAMI.
Soal aksi demonstrasi berujung kericuhan kemarin, KAMI juga menyoroti tindakan aparat keamanan yang dinilai represif dan menimbulkan korban luka dan penahanan beberapa orang.
Menurut pandangan KAMI, bentrokan terjadi lebih karena sikap keras kepala penguasa yang tidak membuka ruang dialog, bahkan presiden memilih pergi ke luar kota, dan Polri lebih bertindak menghadapi massa pengunjuk rasa sebagai musuh, daripada sebagai rakyat warga negara yang memperjuangkan hak dan aspirasinya.
"Kepada Polri agar mengusut indikasi kuat bahwa massa buruh, mahasiswa dan pelajar disusupi massa preman yang sengaja menciptakan kerusuhan, termasuk melakukan pembakaran," tandas KAMI.[ida]
- PDIP Usul Ahok jadi Kepala Badan Otorita IKN, Begini Sikap PKS
- Satu WNI Kritis Akibat Penembakan APMM Malaysia Meninggal Dunia
- Anies Janji Kembalikan Kepercayaan Rakyat
