Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut tuntas dugaan korupsi di Kementerian Keuangan.Tak cukup hanya menjerat mantan pegawai Ditjen Pajak, Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo.
- KPK dan PPATK Perlu Usut Aliran Uang Haram Bea Cukai
- KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu
- Pemkot Palembang Raih MCP Tertinggi dari KPK
Baca Juga
KPK harus memeriksa Menteri Keuangan Sri Mulyani, pucuk pimpinan tertinggi di kementerian yang tengah disorot publik itu.
Penegasan itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Sabtu (1/4).
“Menteri keuangan juga harus diperiksa, sebagai pertanggungjawaban,” kata Iwan.
Menurutnya, di setiap instansi, anak buah tak akan berani “bermain”, bila tidak diberi keleluasaan oleh sistem yang dibentuk atau disetujui atasan.
“Anak buah tak akan berani "mengakali” para wajib pajak tanpa diberi keleluasaan bermain,” kata aktivis senior itu.
KPK, sambungnya, jangan ragu-ragu, terlebih Menko Polhukam, Mahfud MD, sudah membongkar transaksi janggal di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu. 
- KPK dan PPATK Perlu Usut Aliran Uang Haram Bea Cukai
- KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu
- Pemkot Palembang Raih MCP Tertinggi dari KPK
