Isu Pilkada oleh DPRD Jadi Sorotan Negatif 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ilustrasi Pilkada. (ist/rmolsumsel.id)
Ilustrasi Pilkada. (ist/rmolsumsel.id)

Kebijakan terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi isu utama yang mendapat sentimen negatif pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.  


Hal ini diungkapkan dalam hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang dirilis, Sabtu (25/1/2025). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan identifikasi 9 program positif dan 3 program negatif yang menonjol di mata publik.  

“Wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD menjadi topik dengan skor negatif tertinggi dalam penilaian publik. Ini salah satu temuan utama kami untuk menandai 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap Denny JA dalam keterangan tertulisnya.  

Menurut Denny, periode 100 hari pertama pemerintahan merupakan masa penting bagi seorang presiden untuk membuktikan janji kampanyenya dan menunjukkan visi kepemimpinan. “Periode ini menjadi momen krusial, di mana kepercayaan publik terbentuk atau justru terguncang,” ujarnya.  

Meski demikian, LSI juga mencatat keberhasilan beberapa program pemerintah yang dinilai positif oleh masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, serta Swasembada Pangan menjadi tiga program dengan penilaian terbaik dari publik.  

Denny menegaskan bahwa penilaian terhadap kepemimpinan tidak cukup hanya berdasarkan retorika. Dampak kebijakan terhadap masyarakat luas dan relevansi program dengan tantangan bangsa menjadi indikator utama keberhasilan pemerintahan.  

“Dalam sejarah politik modern, publik tidak hanya menilai dari apa yang dikatakan pemimpin, tetapi dari langkah nyata yang mereka lakukan,” pungkas Denny.