Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kini resmi dihapuskan dan digantikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hanya saja, saat ini penerapan PBG di Palembang masih dalam proses penggodokan Peraturan Daerah (Perda).
- Bukan Anies yang Kasih IMB, Pertamina Tak Bisa Berkilah
- Persempit Ruang Pungli, Penerbitan Izin Bangunan Gedung di Muara Enim Terapkan Sistem Online
- Nekat Buka Tanpa Kantongi IMB, DPRD Palembang: Hentikan Aktivitas Pasar Rakyat Jakabaring
Baca Juga
Demikian diakui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Palembang, Ahmad Bastari Yusak saat ditemui Kantor Berita RMOLSumsel, Selasa (24/8).
"Kami belum mengeluarkan PBG ini karena lagi disusun kajian naskah akademik dan lain sebagainya," katanya.
Dia mengaku jika semua telah selesai dan Perda sudah disahkan maka barulah dapat diterapkan. Nantinya, pada penerapan PBG ini setiap pembangunan harus sesuai dengan Keterangan Kesesuaian Pembuatan Ruang (KKPR). Dia mencontohkan, seperti suatu tanah yang akan dibangun Ruko. Maka akan dipersilakan, untuk perizinannya nanti menyusul sehingga saat bangunan selesai, perizinan juga selesai atau sistemnya paralel.
"Jadi setiap ada pengajuan PBG akan ditanya dulu pembangunannya apa, setelah itu perizinan dapat menyusul," terangnya.
Selama pembangunan sesuai dengan KKPR maka PBG tentu akan dikeluarkan. Namun, jika pembangunan tidak sesuai dengan KKPR maka PBG tidak akan dikeluarkan. Misalnya, dalam KKPR akan dibangun perumahan namun setelah selesai ternyata dibangun industi maka terjadi ketidaksesuaian karena itu PBG tidak dapat dikeluarkan. Selain itu, KKPR ini juga harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Palembang.
"Secepatnya perda PBG ini digodok agar dapat diterapkan di Kota Palembang," tutupnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang telah menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk wilayah Kota Palembang pada Juli lalu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Penghapusan IMB ini diganti dengan PBG, yang gunanya untuk mempercepat proses perizinan. 
- Pemkot Palembang Dapat Nilai Tertinggi di Sumsel untuk Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Pemkot Palembang Siapkan 19 Posko Siaga Arus Mudik Lebaran 2024
- Pemkot Palembang Sidak Sejumlah Supermarket
![Mendalami Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah di Sumsel, Terlambat di Eksekusi Memunculkan Polemik dan Kontroversi [Bagian Kelima]](https://www.rmolsumsel.id/uploads/images/2024/01/image_140x98_65b1fafd356d9.jpg)
