Harga Beras Lokal di Pagar Alam Terus Meroket, Beras Subsidi Sulit Didapat

Ilustrasi beras. (ist/rmolsumsel.id)
Ilustrasi beras. (ist/rmolsumsel.id)

Harga beras lokal terus meroket di pasaran, bahkan telah melampaui harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Kondisi ini terjadi sejak musim kemarau tahun lalu, periode Juni hingga September. Meskipun sudah memasuki musim penghujan, harga beras tetap naik secara signifikan.


Berdasarkan pantauan di lapangan, harga beras lokal di tingkat eceran telah mencapai Rp 16 ribu per kilogram. Artinya harga beras lebih mahal daripada beberapa jenis bahan bakar, seperti Pertamax Turbo yang dijual seharga Rp 14,750 per liter atau Pertamax Dex seharga Rp 15,450 per liter.

Akibat kenaikan yang drastis ini, masyarakat di Kota Pagar Alam mulai beralih ke beras subsidi merk SPHP yang harganya jauh lebih terjangkau. Namun, pembelian beras subsidi ini dibatasi maksimal 10 kilogram per orang. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan alokasi tersebut hingga terpaksa membeli beras lokal yang harganya jauh lebih tinggi.

Irawan, seorang tukang ojek, mengeluh kesulitannya mencari beras subsidi. Dia terpaksa membeli beras lokal meskipun harganya mahal karena tidak ada pilihan lain. 

"Sudah keliling ke agen yang jual beras SPHP tapi tidak kebagian terpaksa beli beras lokal walau mahal daripada tidak makan," keluh Irawan, Minggu (18/2/2024). 

Sementara dari sisi penjual menyebut kenaikan harga beras lokal disebabkan oleh penetapan harga tinggi dari agen dan pabrik penggilingan beras. Mereka menyatakan modal pembelian beras lokal memang sudah tinggi.

Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, termasuk beras, sangat mengkhawatirkan masyarakat Pagar Alam. Mayoritas penduduk di sini adalah petani dan memiliki penghasilan rendah. Mereka merasa tekanan ekonomi semakin bertambah, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran, di mana konsumsi masyarakat cenderung meningkat.

Harianto, seorang pengamat ekonomi, menyatakan keprihatinannya terhadap situasi ini. Dia mengatakan tanpa tindakan cepat dari pemerintah untuk menstabilkan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya, dampak negatifnya bisa sangat luas. 

"Salah satunya peningkatan tingkat kemiskinan, putus sekolah, dan bahkan peningkatan angka kriminalitas sebagai efek domino dari kondisi ekonomi yang sulit," katanya.