Penolakan delapan partai yang ada di DPR terhadap wacana sistem proporsional tertutup akan berdampak pada perpecahan kabinet Presiden Joko Widodo.
- Potensi Timbulkan Gejolak, Pemerintah Tidak Sepakat Sistem Pemilu Tertutup
- Bawaslu RI Ingatkan KPU RI Tak Ikut Larut dalam Wacana Sistem Pemilu Tertutup
Baca Juga
Direktur Political and Poblic Policy Studies (P3S), Jerry Massie menyampaikan pendapat itu karena hanya PDIP yang menyatakan setuju atas wacana sistem coblos partai. PDIP sendiri adalah pendukung utama Joko Widodo selama dua periode memenangkan Pilpres.
"Saya pikir buntut dan imbasnya ide PDIP ini akan berdampak pada kabinet Jokowi dan keretakan koalisi," demikian kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/1).
Menurut Jerry, sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi seharusnya partai anggota koalisi bulat satu suara. Namun demikian, justru ide PDIP ditolak para koleganya di koalisi Kabinet Indonesia Maju.
Dalam pandangan Jerry, dinamika pro kontra sistem pemilu ini menunjukkan bahwa nilai demokrasi telah berjalan terbuka dan fair. Ia tidak ingin demokrasi terhambat karena pola komunikasi yang tertutup.
"Kalau ada kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat ramai-ramai parpol jadi moderat dan independen bukan malahan bersatu," jelas Jerry. 
- Yusril: Semua Koalisi Pilpres 2024 Masih Menunggu Keputusan Megawati
- PN Jakarta Pusat Putuskan Pemilu 2024 Ditunda, Puan Maharani: PDIP Tetap Berpegang pada Tahapan Pemilu
- PDI Perjuangan Sumsel Fokus Pemenangan Pileg dan Pilpres
