Sejumlah Partai Politik (Parpol) Parlemen di Sumsel bersiap untuk menghadapi verifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Materil Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Golkar Tunggu Rapimnas Putuskan Nasib Jokowi dan Gibran Setelah Didepak PDIP
- Diiringi Teriakan Dua Periode, Askolani Ambil Formulir Pendaftaran Bacabup Banyuasin
- Ini 5 Poin Sikap PDIP Terhadap Putusan MK
Baca Juga
Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel, Herpanto mengaku sudah siap apapun namanya verifikasi baik administrasi maupun faktual. Dia pun optimis dapat memenuhi verifikasi tersebut baik tingkat provinsi hingga kecamatan.
“Dulu verifikasi kalau tingkat provinsi harus 75 persen, kabupaten harus 50 persen hingga tingkat kecamatan, Insya Allah kita dengan pendataan yang lama dan eksistensi keberadaan partai Golkar itu tidak menjadi kendala verfikasi itu,” katanya, Sabtu (29/5).
Hal senada diungkapkan, Bendahara DPD PDIP Sumsel, Yudha Rinaldi. Dia mengaku partainya sudah siap menghadapi verifikasi administrasi dari KPU. Bahkan, menurutnya tidak ada masalah dalam menghadapi verifikasi ini.
“Kalau kami PDI Perjuangan tidak menjadi masalah, karena sebelumnya verifikasi faktual tidak ada kendala,” ujarnya.
Menurut mantan anggota DPRD Sumsel ini yang signifikan dalam verifikasi adalah kepengurusan dan sekretariat. Dia mengaku saat ini pihaknya tengah menyelesaikan konsolidasi sampai tingkat anak ranting.
“Konsolidasi kita agak lama karena semuanya by name by adress, struktur kita harus jelas, kalau tidak jelas buat apa sekadar nama, cuma tidak jelas, terutama pengurus. Nanti kelihatan dengan KTA, karena KTA kami online sehingga kelihatan jumlah pengurusnya intinya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Sumsel, Agus Sutikno menambahkan, sejak jauh hari pihaknya juga sudah mempersiapkan verifikasi tersebut dan tahapannya sudah jelas dengan mereview SK DPC, SK PAC, dan pembentukan ranting.
“Saat ini kita sudah lebih dari 76 persen ranting, untuk PAC sudah aman, by name dan by adress, KTP nya ada , orangnya ada dan sekarang sedang proses KTA,” katanya, Jumat (28/5).
Hanya saja, menurut politisi PPP masalah yang dihadapi saat ini adalah putusan MK yang pernah terjadi di 2017. Waktu itu MK memutuskan partai yang parlemen tidak diverifikasi faktual tetapi berikutnya ada gugatan dari partai yang tidak lolos dan partai baru kemudian diverifikasi semua.
“Kami tetap menjalankan program DPD PPP Sumsel untuk mempersiapkan menghadapi verifikasi itu, SK kita sudah clear, pembentukan sudah bahkan ranting sudah atas 76 persen, padahal ranting tidak dipersyaratkan, persyaratannya adalah DPW 100 persen, DPC 75 persen , PAC 50 persen, jadi bagi PPP Sumsel, kita sudah mau melangkah tahap berikutnya, yaitu tahap untuk kaderisasi di tingkat kecamatan atau desa,” katanya.
Apalagi menurutnya pertarungan itu ada di desa, maka harus ada ranting, harus ada kader sehingga perolehan suara itu bisa maksimalkan dan dikontrol karena adanya kader dan ranting.
“Selama ini kita selalu kehilangan, seperti di suatu dapil, kita tidak jadi, maka suara kita bisa hilang, bisa masuk ke suara yang jadi. Ini problem, jadi dari situ kita sudah mempersiapkan, mau verifikasi kita siap, ”katanya.
Terpisah, Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kader dan Keanggotan (BPOKK) DPD Demokrat Sumsel, Firdaus Hasbullah menegaskan, Partai Demokrat Sumsel siap diverifikasi. Verifikasi untuk partai-partai memenuhi ambang batas hanya sebatas verfikasi administrasi.
“Kita sudah siap dan data kita sudah cukup sampai tingkat kecamatan,” katanya, Sabtu (29/5).
Menurutnya, struktur Partai Demokrat seluruh Sumsel sudah lengkap. Apalagi dalam waktu dekat ini sudah mempersiapkan untuk melaksanakan musyawarah daerah, sesuai dengan petunjuk organisasi, sesuai dengan sosialisasi, petunjuk organisasi yang dilakukan DPP.
“Kita sudah rapat dan siap melaksanakan apa yang menjadi keputusan dan instruksi DPP melaksanakan musyawarah daerah tersebut, pokoknya untuk musda dan muscam itu harus sudah selesai dibawah pileg,” katanya.
Ketua DPW PKB Sumsel, Ramlan Holdan juga memastikan kalau partainya sudah siap menghadapi verifikasi administrasi. Dia memastikan PKB tetap siap karena hal tersebut menurutnya tugas pokok. “Siap kita 100 persen siap,” katanya, Sabtu (29/5).
Ketua Humas DPW PKS Sumsel, Mgs Syaiful Padli juga memastikan kesiapan SDM PKS hingga tingkat ranting sudah siap. Seperti tingkat kota Palembang.
“Kemarin cerita pak Bahar (Baharuddin) setelah pelantikan struktur langsung bergerak, konsolidasi internal dan sudah ramadan kemarin targetnya selesai sampai kepengurusan tingkat ranting,” katanya, Sabtu (29/5).
Untuk kepengurusan tingkat provinsi , Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini memastikan sudah 100 persen. Bahkan untuk kota Palembang tingkat ranting sudah 100 persen. “Untuk kabupaten/kota yang lain juga sudah,” tutupnya.
- Koalisi PKS dan PKB Berlanjut di Pilkada
- DPC Partai Demokrat Muara Enim Buka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati
- Diwakili Sejumlah Tokoh, Apriyadi Mahmud Lamar Calon Bupati Muba ke Tiga Parpol
