Kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi disorot wakil rakyat setelah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bekasi 2022.
- Suap Proyek OKU, Kadin PUPR Sampai Anggota DPRD jadi Tersangka
- Siswa Belajar di Rumah Awal Ramadan dan Libur Panjang Idul Fitri
- Fathi Atalla, Anggota DPRD Termuda di Pagar Alam yang Berusia 22 Tahun
Baca Juga
Salah satu yang menyampaikan kekecewaan adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman. Padahal, kata dia, Kabupaten Bekasi telah mendapat delapan kali opini WTP pada pemerintahan sebelumnya.
“Sekarang dengan berat hati harus menerima opini WDP. Ini preseden buruk bagi kinerja dan kelalaian dalam kepemimpinan di pemerintahan Kabupaten Bekasi saat ini,” kata Soleman dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (19/5).
Baginya, capaian tersebut harus menjadi catatan serius bagi Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi jabatan Pj Bupati Bekasi yang kini dijabat Dani Ramdan.
“Ini yang membuat Fraksi PDIP konsisten menolak perpanjangan masa jabatan Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan,” jelas Soleman.
Berdasarkan laporan BPK, opini WDP Kabupaten Bekasi disebabkan antara lain karena penyerapan bahan bakar solar di Dinas Lingkungan Hidup diduga mengalami kerugian sekitar Rp 12 miliar. Kemudian pengawasan aset yang tidak maksimal pada Dinas Pendidikan dan DPMD, serta pelaksanaan lelang yang tidak maksimal pada Dinas Cipta Karya. 
- Suap Proyek OKU, Kadin PUPR Sampai Anggota DPRD jadi Tersangka
- Siswa Belajar di Rumah Awal Ramadan dan Libur Panjang Idul Fitri
- Fathi Atalla, Anggota DPRD Termuda di Pagar Alam yang Berusia 22 Tahun
