Kritik konstruktif atau masukkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, sedianya mesti terus disampaikan meskipun di tengah kondisi pandemi virus corona baru (Covid-19).
- Ribuan Anggota KPPS Palembang Dilantik di Stadion Gelora Jakabaring
- Soal Jalan Rusak di Lampung, DPR: Pemerintah Pusat Tidak Perlu Seolah Menjadi Pahlawan Super
- Sekda Sumsel Masuk Radar Calon Penjabat Gubernur
Baca Juga
Sebab, sejumlah Rancangan Undang Undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi nyata-nyata disahkan oleh lembaga tinggi negara di tengah ancaman krisis ekonomi, politik, dan sosial akibat wabah Covid-19 ini.
Mulai dari Perppu 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU 2/2020. Kemudian RUU Minerba yang disahkan, RUU Omnibus Law Ciptaker, hingga RUU yang terkesan dikebut oleh legislatif dan fraksi-fraksi di DPR justru seoalah mengamini hal tersebut akibat sistem yang membelenggunya. Para pemangku kebijakan semestinya tetap mengakomodir saran dan kritik dari masyarakat tersebut.
"Tapi dalam keadaan seperti itu (pandemik Covid-19) jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ada beberapa ekonom punya data itu," kata Din Syamsuddin saat mengisi diskusi daring bertajuk "Pancasila dan Kebebasan Berpendapat. Demokrasi Ala New Normal" yang diikuti oleh organisasi mahasiswa yang tergabung tergabung dalam Cipayung Plus, Sabtu (6/6/2020).
Menurut Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, selain mahasiswa, masyarakat sipil dari berbagai elemen diharapkan tidak tinggal diam atas hal-hal tersebut. Meskipun, di tengah pandemik Covid-19 seperti saat ini.
"Tapi kemudian apakah masyarakat diam terhadap situasi itu? karena kita sedang berjibaku (menghadapi Covid-19), semua sensitifitas. Pilihannya suarakan, idealnya semua RUU itu di status quo kan dulu," tegas Din Syamsuddin.
"Pertanyaan saya untuk adek-adek tolong sarankan, dengan adanya hal-hal seperti itu apa kita diam begitu? 'diam dulu dong ini kan sedang anu sedang ada musibah, tapi yang sebelah sana jalan terus, akhirnya terjadi kerusakan yang lebih berat lagi. Pilihannya adalah ya tetap disuarakan, ya bersama-sama membangun," sambungnya.
Adapun, lanjut Din Syamsuddin, cara-cara untuk menyampaikan kritik yang konstruktif itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Secara pribadi, Din Syamsuddin lebih setuju dengan pendekatan dialogis untuk mewujudkan satu hal, agar cita-cita nasional dapat diwujudkan dan dirasakan manfaatnya untuk seluruh rakyat Indonesia.
"Saya mengusulkan ya, saya nih sudah tua ya, mungkin jalannya sudah tidak se-ini mahasiswa lah, tapi paling tidak harus tetap ada yang bersuara kritis. Dan mahasiswa kritis itu harus rasional, ilmiah ada datanya. Ekspresinya artikulasinya harus dengan berbagai cara," ujarnya.
"Kalau saya mengusulkan tetap jalan damai, jalan yang penuh dengan dialog komunikasi dialogis. Untuk memperbaiki kembali UUD kebangsaan, kita harus sesuai dengan Pancasila. Maka perlu amandemen kembali UUD 1945. Jangan kehilangan asa, mari bersama-sama, ada perbedaan di antara kita namun banyak sekali persamaan di antara kita. Umat beragama, ormas-ormas kepemudaan, ormas kemahasiswaan agama, ada perbedaan dan saya senang anda semua dan saudara-saudaraku semua tadi seperti punya komitmen yang sama," demikian Din Syamsuddin.[ida]
- Tahun ini, Polri Buka 350 Formasi PPPK
- Wali Kota Bandung Ditangkap KPK, Diduga Terima Miliaran Rupiah Terkait Program Smart City
- Flyover di Simpang Angkatan 66 Palembang Ditarget Selesai Tahun ini, Telat Bakal Didenda!
