Sebanyak 120 hotspot terdeteksi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sejak awal 2021. Dari ratusan titik tersebut, sebanyak dua titik terkonfirmasi firespot.
- Sudah Sepekan, Karhutla di Aceh Belum Juga Padam
- Dana Besar Pencegahan Karhutla, DPRD Sumsel dan Kepala Dinas LHP Tahu Soal Ini?
- Kondisi Udara Palembang Kembali ke Level Berbahaya, Karhutla di OKI jadi Biang Keroknya
Baca Juga
Hal itu diungkapkan Kapolres OKI, AKBP Alamsyah Pelupessy saat menyambut kunjungan Ketua DPRD Provinsi Sumsel RA Anita Noeringhati ke Polres OKI, Jumat (18/6).
Alamsyah mengatakan kondisi hotspot di OKI saat ini terus dipantau perkembangannya. Menurutnya, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya sudah dimulai sejak apel kesiapan antisipasi karhutla di Kecamatan Mesuji Raya, OKI, 9 Juni lalu.
“Hot spot saat ini sebanyak 120 titik, tapi yang terkonfirmasi fire spot dua titik,” katanya
Kesiapan pasukan, lanjutnya, juga ikut dibantu oleh 50 personel BKO dari Brimob Polda Sumsel.
Namun, ia tetap berharap peran aktif masyarakat dalam penanganan Karhutla ini. Termasuk dukungan dari pemerintah daerah melalui BPBD.
“Juga pastinya arahan dari DPRD sesuai dengan peran dan fungsinya di pemerintah daerah,” ucapnya.
Selain personel, pihaknya juga didukung peralatan canggih untuk mengawasi kondisi lahan di wilayah OKI. “Kami sudah memiliki inovasi drone squad sejak 2020 lalu,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati mengatakan, memasuki musim kemarau yang diprediksi mencapai puncaknya Agustus-September, harus ada langkah antisipasi sejak dini. Sehingga setiap elemen berkepentingan harus menyamakan persepsi secara bersama. Bukan dibebankan kepada TNI-Polri saja.
“Kita ketahui OKI inikan tertinggi Karhutla-nya tahun 2015 dan 2019 lalu. Tapi tahun 2020 lalu bisa ditekan, salah satu faktornya inovasi Polres OKI melalui drone squad melakukan patroli udara,” kata mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini.
Politisi Golkar ini menerangkan, pihaknya sudah menggali informasi ke daerah-daerah yang rawan. Baik ke Polres maupun ke Pemda. Bahkan secara langsung sudah berkoordinasi dengan BNPB di Jakarta.
“Kendala diantaranya tidak menyatunya anggaran, sehingga setiap instansi masing-masing bergerak secara parsial. Sementara kita ketahui Karhutla ini yang dibebankan TNI Polri, padahal semua berkepentingan terkhusus Pemda,” pungkasnya.
- Sudah Sepekan, Karhutla di Aceh Belum Juga Padam
- Dana Besar Pencegahan Karhutla, DPRD Sumsel dan Kepala Dinas LHP Tahu Soal Ini?
- Kondisi Udara Palembang Kembali ke Level Berbahaya, Karhutla di OKI jadi Biang Keroknya
