Laju penyebaran Covid-19 yang semakin mengganas sejak pertengahan Juni hingga hari ini menjadi satu alasan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak pemerintah membatalkan penyelenggaraan PON XX Papua 2021.
- Pencairan Bonus PON Molor Lagi, Atlet Sumsel Siap Hengkang ke Provinsi Lain?
- Kronologi Terlambatnya Bonus Atlet Sumsel Peraih Medali PON XX dan Peparnas XVI
- Ternyata Bukan Hanya Sumsel, Keterlambatan Bonus PON juga Dialami Lampung
Baca Juga
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama mengatakan, rakyat Indonesia selama dua tahun ini diminta selalu mematuhi protokol kesehatan, terlebih saat masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang memberikan dampak perekonomian kepada masyarakat menengah ke bawah.
"Sangat ironis pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua yang menghabiskan anggaran yang besar di saat rakyat kesulitan," kata Haris dalam keterangan tertulis, Jumat (6/8).
Haris melihat, lonjakan Covid-19 dalam kurun waktu dua bulan ke belakang ditengarai penyebaran virus Covid-19 varian Delta yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi, dan menyebar ke semua daerah tidak terkecuali di Papua tempat penyelenggaraan pesta olahraga nasional ini.
"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi klaster baru, membuat fasilitas kesehatan tidak mampu menangani situasi yang ada, tenaga medis kelelahan menangani pasien, bahkan ikut ada korban," ucapnya.
Haris mengajak pemerintah khususnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainuddin Amali, untuk berkaca dari Jepang yang menyelenggarakan Olimpiade Tokyo 2020, tapi tetap tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade.
"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," tegasnya.
Menurut Haris, pemerintah mempunyai dua opsi untuk menyelamatkan Indonesia dari gelombang pandemi akibat penyelenggaraan PON XX Papua 2021. Yaitu yang pertama menunda hari h pelaksanaannya atau membatalkan.
Kata Haris, dua opsi itu menjadi langkah paling baik guna menahan laju penyebaran virus Corona dan menghindari klaster baru di Bumi Cendrawasih atau bahkan seluruh Indonesia.
Jika pun pemerintah menjadikan vaksin Covid-19 sebagai syarat bagi atlet dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam PON mengikuti pertandingan, Haris melihat itu tisak sesuai. Karena, cakupan vaksinasi yang digalakkan pemerintah masih jauh dari harapan, dan tidak memungkinkan herd immunity tercapai.
"Karena Covid-19 ini maka pemerintah harus menunda bahkan membatalkan PON XX 2021 Papua. Kita tidak menginginkan kematian warga negara semakin bertambah karena event tersebut," kata Haris.
"Apa pelaksanaan PON Papua begitu sangat penting sehingga tetap harus dilaksanakan. Sementara rakyat Indonesia banyak yang susah makan, kehilangan pekerjaan dan negara saat ini sedang kesulitan anggaran" sambungnya.
Oleh karena itu, jika pemerintah tetap ngotot menggelar PON Papua, maka Haris memastikan DPP KNPI akan mengeluarkan instruksi agar seluruh pengurusnya di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Papua, untuk menggelar unjuk rasa.
"KNPI juga akan mengajak seluruh elemen pemuda, buruh, mahasiswa untuk turun menolak PON Papua. Karena kami menduga ini hanya keinginan sekelompok orang," tandasnya.
- KNPI Dukung Penganugerahan Pahlawan Nasional Buat Soeharto
- Makin Masif Incar Diaspora, Kemenpora Kantongi Data 300 Atlet Potensial
- Banjir Semarang, KAI Batalkan Perjalanan 4 Kereta
