Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Polres Empat Lawang telah mengadakan Forum Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari upaya untuk memastikan Pemilu berlangsung aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Empat Lawang.
- Syarat Dukungan Kurang, KPU Kembalikan Formulir Tiga Bakal Calon Walikota Palembang Independen
- Pakai Putusan MK, KPU Dinilai Mengakali Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Anggota Legislatif
- Suara Anjlok, PPP Banten Desak Muktamar Luar Biasa
Baca Juga
Kapolres Empat Lawang, AKBP Helda Prayitno, menjelaskan bahwa FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai partai politik (parpol) dengan harapan agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, dan penuh sinergi.
"Saya ingin mengingatkan terkait surat tanda pemberitahuan kampanye dan pawai yang memiliki muatan politik. Kami mengharapkan bahwa tujuh hari sebelum pelaksanaan, semua parpol akan memberikan pernyataan sebelum pelaksanaan kepada Polres Empat Lawang," ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, juga memberikan pesan kepada seluruh parpol untuk bersinergi, meskipun berbeda seperti langit dengan pelangi atau taman yang indah dengan beragam bunga.
"Walaupun berbeda warna, itulah yang membuat keindahan. Kami berharap bahwa politik pun, meskipun dengan perbedaan, akan menjadi indah dan bersinergi," katanya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Empat Lawang, Eskan Budiman, menambahkan bahwa saat ini KPU Empat Lawang telah menetapkan 1023 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2024. Selain itu, ada juga satu TPS khusus yang berlokasi di Lapas Kelas II B Empat Lawang.
Upaya yang dilakukan oleh Polres Empat Lawang, para parpol, dan instansi terkait dalam FGD ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan masyarakat Kabupaten Empat Lawang dapat mengikuti Pemilu dengan penuh keyakinan dan tanpa gangguan. 
- Syarat Dukungan Kurang, KPU Kembalikan Formulir Tiga Bakal Calon Walikota Palembang Independen
- Pakai Putusan MK, KPU Dinilai Mengakali Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Anggota Legislatif
- Suara Anjlok, PPP Banten Desak Muktamar Luar Biasa
