Terbakarnya belasan bis transmusi yang mangkrak di kawasan Terminal Alang Alang Lebar (AAL) menimbulkan tanya. Unsur kesengajaan mencuat, di tengah carut-marut pengelolaan transportasi massal di kota Palembang.
- Faktor Usia dan Kesehatan, Satu Tersangka Dugaan Korupsi Jargas Ajukan Penangguhan
- Ungkap Modus Korupsi Jargas Palembang, Polda Sumsel Tak Tutup Kemungkinan Tersangka Baru
- Ratu Dewa Diminta Bereskan Masalah SP2J, K-MAKI: Proses Hukum Harnojoyo dan Ahmad Nopan
Baca Juga
Aparat kepolisian saat ini tengah menyelidiki penyebab kejadian tersebut, meski demikian kejadian ini hampir serupa dengan apa yang pernah diulas oleh Kantor Berita RMOLSumsel, saat kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel terbakar di tengah penyidikan korupsi dana Hibah KONI Sumsel bergulir di Kejati.
Lantas apakah belasan bis yang merupakan aset milik Pemkot Palembang yang dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) ini betul-betul terbakar atau sengaja dibakar?
"Terus terang kalau kita melihat kebakaran kemarin itu sangat janggal sekali. Jelas ini ada dugaan modus dalam upaya menghilangkan barang bukti. Bagaimana bisa 12 Bus yang rusak dan terparkir bisa terbakar sekaligus, pasti hal ini ada unsur kesengajaan," kata Deputi K-MAKI Sumsel, Feri Kurniawan saat dibincangi.
Sebab menurutnya, kondisi bis yang mangkrak sejak bertahun silam erat kaitannya dengan dugaan korupsi di tubuh BUMD milik Pemkot Palembang yang dipimpin oleh Ahmad Novan itu. Untuk diketahui saat ini Ahmad Novan terdaftar sebagai caleg untuk maju di DPRD Kota Palembang pada pemilu mendatang.
Ditambahkan Feri, dugaan praktik korupsi di tubuh BUMD Kota Palembang, SP2J juga telah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan hingga kini unit usahanya diketahui masih menanggung hutang dari pihak ketiga sebesar Rp47 miliar.
Bisa jadi, hal ini juga upaya lain untuk menghindari tanggung jawab, atau bahkan untuk memperoleh keuntungan. "Dari asuransi misalnya, jadi dengan dibakarnya bis ini ada keuntungan yang diperoleh. Kalau melihat rekam jejaknya, SP2J ini semakin kesini semakin merugi dan tidak pernah diaudit secara benar," jelasnya.
Tidak Dikelola Secara Profesional
Pada awal tahun 2022, Mantan Wali Kota Palembang Eddy Santana yang juga anggota DPR RI pernah menyoroti bagaimana pengelolaan transportasi massal di kota Palembang.
Saat itu, Pemkot Palembang menyetop transmusi dan menggantinya dengan program Kementerian Perhubungan, Buy The Service.
Kepada Kantor Berita RMOLSumsel, Eddy mengungkapkan kekecewaannya. Dia meyakini bahwa transportasi massal di kota Palembang tidak dikelola secara profesional oleh PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J).
"Makanya jangan sembarangan pilih orang. Jangan basing! Carilah (Direktur) yang mampu. Kalau perlu lelang di koran, banyak orang pintar yang sanggup benahi Transmusi ini. Cari Direktur yang paham, yang pakam, jangan seperti sekarang, nol!"cetusnya.
Sebab Eddy merupakan salah satu yang membidani lahirnya transmusi sebagai solusi bagi masyarakat di masa dia menjabat. Dia menceritakan perjuangan di masa awal untuk menghadirkan transportasi bagi masyarakat.
"Dulu itu, setelah diberikan mobil, mereka (PT SP2J) cari sendiri untuk gaji, operasional dan sebagainya. Mereka aktif dan kreatif cari penghasilan. Jadi tidak perlu lagi diberikan subsidi," ungkap Eddy.
Bahkan diapun ikut menyoroti pengembangan usaha SP2J ke bidang lain yang justru menghilangkan fokus atas pengelolaan transportasi massal, justru beralih ke bidang lain yang belakangan juga diketahui tidak memberi untung signifikan.
"(Manajemen PT SP2J) Diganti yang profesional, itu dulu diberesin. Baru kita bicara pengembangan usaha yang lain," tegasnya saat itu.
- Faktor Usia dan Kesehatan, Satu Tersangka Dugaan Korupsi Jargas Ajukan Penangguhan
- Ungkap Modus Korupsi Jargas Palembang, Polda Sumsel Tak Tutup Kemungkinan Tersangka Baru
- Ratu Dewa Diminta Bereskan Masalah SP2J, K-MAKI: Proses Hukum Harnojoyo dan Ahmad Nopan
