Sidang dugaan kasus korupsi akuisisi kontraktor tambang batu bara PT Satria Bahana Sarana (PT SBS) oleh anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yakni PT Bukit Multi Investama (BMI) kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang hari Jumat (1/3).
- Lima Terdakwa Korupsi PTBA Divonis Bebas, JPU: Kami Pikir-pikir Dulu
- Sidang Kasus Akuisisi Anak Usaha PTBA, Kuasa Hukum Terdakwa Tetap pada Pembelaan
- JPU Tolak Pledoi Terdakwa, Kuasa Hukum Berpegang Teguh Pada Fakta Persidangan
Baca Juga
Dalam sidang lanjutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan seorang ahli yaitu Erwinta Marius. Sedangkan para terdakwa menghadirkan juga seorang Ahli Hukum Keuangan Keuangan Publik yaitu Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H, M.H.
Sidang lanjutan dimulai dengan menyelesaikan keterangan Ahli Erwinta Marius yang sudah memberikan keterangan pada hari sebelumnya (29/2/2024).
Erwinta menyampaikan, ini adalah kali pertama ia melakukan audit dalam perkara terkait dengan akuisisi.
Dia pun ditanya apakah saat melakukan konfirmasi dan mengambil data dari pihak yang diaudit, untuk memenuhi asas asersi yang diwajibkan dalam ketentuan audit investigasi.
“Saya hanya mendapatkan data dari penyidik dan itu berdasarkan keyakinan saya saja,” ucapnya.
Saat di persidangan, Erwinta ditegur Majelis Hakim PN Palembang karena tidak konsisten dalam memberikan jawaban.
Seperti dalam memberikan pendapat, Erwinta mengatakan apabila perusahaan yang berekuitas negatif itu, merupakan perusahaan BUMN juga, maka hal itu bukan merupakan kerugian negara.
Sementara jika perusahaan yang diakusisi itu adalah perusahaan swasta, maka dia berasumsi itu adalah kerugian negara.
Saksi kedua yakni Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H, M.H. (Ahli Keuangan Publik FHUI) yang dihadirkan oleh para terdakwa menerangkan, jika anak perusahaan BUMN harus tunduk kepada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) karena bentuknya Perseroan Terbatas.
Secara mudah dijelaskan, jika tidak ada kata persero di belakang nama perusahaan berarti bukan perusahaan negara.
Ia berujar, ada perbedaan penafsiran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan BUMN dan anak perusahaannya. Untuk itu harus diperhatikan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), nomor 10 tahun 2020.
“Sepanjang anak perusahaan BUMN tidak menerima fasilitas negara dalam bentuk penugasan dari negara, maka kerugian perusahaan tersebut bukan merupakan kerugian negara,” ujarnya.
Dilanjutkannya, uang negara terhadap BUMN sudah dipisahkan dalam bentuk saham. Di mana, teori ‘aliran’ sudah tidak relevan terhadap BUMN, yang kemudian dicontohkan oleh ahli.
“Seperti contoh. Saya itu PNS, gaji saya dari APBN, namun ketika gaji saya dicuri orang apa saya kemudian melapor KPK?,” katanya.
Adanya penyimpangan anak perusahaan BUMN yang merupakan perseroan terbatas, maka anak perusahaan BUMN dapat menyelesaikan perkara penyimpangan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Yakni Pasal 138 UU Perseroan Terbatas dan bukan melalui mekanisme UU Tipikor.
Ainuddin, penasihat hukum dari pemilik lama PT SBS Tjahyono menyebut, jika pernyataan Erwinta sangat menyesatkan dan mengada-ada. Sebagai mantan narapidana tindak pidana korupsi (tipikor), pernyataan Erwinta disebut sebagai asumsi belaka dan tidak didukung ketentuan hukum yang berlaku.
“Bagaimana mungkin ahli dalam memberikan pendapat hanya berdasarkan ‘keyakinan; dalam melakukan pemeriksaan kerugian negara. Menggunakan ‘standar ganda’ dalam memberikan pendapat, mengenai penyertaan modal pada perusahaan dengan ekuitas negatif bisa merugikan keuangan negara dan bisa juga tidak,” kata Ainuddin.
Di sisi lain, Ainuddin merasa sangat puas dengan keterangan ahli Dian Puji Nugraha Simatupang. Dirinya sudah merasa keterangan ahli yang dihadirkan para terdakwa sangat jelas.
“Sampai saat ini saya masih bingung, mengapa klien saya dijadikan terdakwa oleh JPU. Kan tadi juga sudah jelas, kalau klien saya adalah pihak swasta murni. Coba baca lagi SEMA 10 tahun 2020,” ucapnya..
Kasus dugaan korupsi ini menjerat lima terdakwa, yakni Direktur Utama PTBA periode 2011-2016 Milawarma, mantan Direktur Pengembangan Usaha PTBA Anung Dri Prasetya dan Ketua Tim Akuisisi Penambangan PTBA Syaiful Islam.
Lalu, Analis Bisnis Madya PTBA periode 2012-2016 yang merupakan Wakil Ketua Tim Akuisisi Jasa Pertambangan Nurtimah Tobing dan pemilik lama PT SBS Tjahyono Imawan, yang diduga merugikan negara (BUMN) sebesar Rp162 miliar dalam akuisisi tersebut. 
- Rugikan Negara Rp27 Miliar, Kejati Sumsel Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi di Dinas PMD Muba
- Dalami Pidana Pertambangan Triliunan Rupiah, Kejati Periksa Mantan Kadis Pertambangan Sumsel
- Dipanggil Sebagai Saksi Kasus Korupsi LRT Rp1,3 Triliun, Benarkah Mantan Kadishub Sumsel Terlibat?
