Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), mengingatkan atribut kampanye partai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dan balon kepala daerah (Balonkada), yang sudah mulai marak bermunculan di sepanjang jalanan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di provinsi Sumsel.
- Komisioner KPU OKU Selatan Disidang oleh DKPP, Kasus Apa?
- Bawaslu Perkuat Mitigasi Pelanggaran Pilkada 2024 di Penyusunan Daftar Pemilih Tetap
- Pekan Depan, Bawaslu Setor Nota Kesimpulan Sidang PHPU
Baca Juga
Seperti di beberapa ruas jalan pusat kota Palembang sendiri yang merupakan ibu kota provinsi Sumsel, terlihat wajah-wajah Bacaleg dari berbagai partai politik dan Balonkada, sudah menghiasi jalanan pusat kota. Padahal, masa kampanye pemilu legislatif sendiri baru akan dimulai pada 28 November 2023 mendatang.
Atas dasar tersebut, Bawaslu Sumsel mengingatkan kepada para peserta Pemilu dan Pileg 2024 mendatang untuk menahan diri sebelum masa kampanye dimulai.
"Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2024, dalam melaksanakan tugas pengawasan pada penyelenggara pemilu, kami menghimbau kepada pengurus parpol peserta pemilu bahwa masa kampanye itu dimulai sejak tanggal 28 November tahun 2023 hingga 10 Februari 2023. Untuk itu kita meminta kepada peserta Pemilu maupun Pileg untuk menahan diri," kata komisioner Bawaslu Sumsel Ahmad Naafi, Selasa (27/6).
Naafi mengatakan, terkait dengan maraknya baliho wajah Pileg dan balonkada khususnya Pileg, berdasarkan PKPU nomor 33 tahun 2018 pasal 25 menyatakan, parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye dalam pasal 24 ayat (1) dan (2).
"Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik dengan metode pemasangan bendera dan nomor urut, serta pertemuan terbatas," katanya.
Selain itu peserta dan tim kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas ciri khusus atau karakteristik parpol dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK ditempat umum, serta di media sosial.
"Termasuk juga di media, diluar penayangan iklan kampanye 21 hari sebelum dimulainya masa tenang, sebagaimana dimaksud pada pasal 24 (2)," katanya.
Ditambahkan Naafi, selama belum masuk tahapan kampanye, maka sesuai aturan, yang berhak menertibkan atribut kampanye berada di masing- masing daerah, baik berupa Perda, Perbup atau Perwali, yang nantinya adalah pihak Satpol PP, dan Bawaslu belum memiliki kewenangan untuk menertibkan.
"Nah untuk kaitan marak alat peraga yang terpasang saat ini, kami belum memiliki kewenangan untuk menertibkannya. Maka kami akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, karena pemasangan dapat melanggar perda atau peraturan bupati maupun Walikota melalui Satpol PP," katanya.
Sementara itu, di sisi lain meski marak spanduk dan baliho atribut kampanye di daerah hal itu bisa saja mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari reklame, namun semua harus sesuai aturan.
"Aturan harus diikuti, dan pastinya tidak boleh ada unsur kampanye disana, " katanya.
Dilanjutkan Naafi, hingga saat ini juga pihaknya belum mendapatkan laporan resmi, terhadap dugaan pelanggaran kampanye Bacaleg atau Balonkada, jika pun ada hanya sebatas laporan awal.
"Baru informasi awal di masyarakat dan biasanya melalui pesan singkat. Tetapi itu tetap kita jadikan informasi awal, untuk dikaji dan dinilai apakah memenuhi unsur pelanggaran baik administrasi, pidana ataupun aturan lainnya, " katanya.
- Komisioner KPU OKU Selatan Disidang oleh DKPP, Kasus Apa?
- Bawaslu Perkuat Mitigasi Pelanggaran Pilkada 2024 di Penyusunan Daftar Pemilih Tetap
- Pekan Depan, Bawaslu Setor Nota Kesimpulan Sidang PHPU
