Sumber dana kampanye partai politik, calon legislatif, dan calon presiden serta calon wakil presiden harus jelas mencantumkan identitas penyumbang.
- Bawaslu PALI Buka Penjaringan Pengawas Kelurahan dan Desa, Simak Jadwal dan Persyaratannya
- 82 Peserta Ikuti Seleksi Panwascam di Muara Enim
- Komisioner KPU OKU Selatan Disidang oleh DKPP, Kasus Apa?
Baca Juga
Hal itu ditegaskan anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
"Penyumbangnya harus jelas identitasnya, enggak boleh (dengan identitas) 'hamba Allah'," ujar Lolly.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu berujar, kejelasan identitas sumber dana kampanye tersebut penting karena akan menjadi objek pengawasan.
"Karena nanti akan berhubungan soal dana awal kampanyenya, benar apa enggak laporannya. Sumbernya sah apa enggak," ucap Lolly.
Bawaslu RI menegaskan, tugas dalam pengawasan kampanye dilakukan untuk memastikan ketepatan jumlah dana tidak boleh melebihi batas sebagaimana ditentukan.
Ketentuan sumber dana kampanye termuat dalam Pasal 325 ayat (2) dan (3) UU 7/2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan ada 3 sumber dana kampanye yang diperbolehkan.
Ketiganya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pribadi calon atau pasangan calon dan partai politik, serta sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
Sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum, dalam UU Pemilu ditegaskan tidak berasal dari tindak pidana, baik dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang bersifat tidak mengikat. 
- Bawaslu PALI Buka Penjaringan Pengawas Kelurahan dan Desa, Simak Jadwal dan Persyaratannya
- 82 Peserta Ikuti Seleksi Panwascam di Muara Enim
- Komisioner KPU OKU Selatan Disidang oleh DKPP, Kasus Apa?
