Penanganan dan pengendalian pandemi covid-19 di Indonesia dinilai sangat kental dengan aroma politis terutama di beberapa daerah yang kepala daerahnya terafiliasi langsung dengan partai politik.
- Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, Dirut PT EKI Diperiksa KPK
- Tersangka Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa KPK
- KPK Kembali Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi APD Covid-19
Baca Juga
Demikianlah penilaian wartawan senior Zainal Bintang saat menjadi pembicara program Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Elegi Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL. "Aroma politiknya sangat kental, sehingga manuver orang politik apakah dia orang partai atau dia di parlemen dipenuhi oleh aroma kepentingan politik," kata Zainal Bintang, Kamis (5/8)
Hal tersebut, lanjutnya merupakan konskuensi dari kontestasi elektoral yang dimana ujung-ujungnya hanyalah berusaha untuk meraup simpati masyarakat saja.
Menurut pemerhati sosial ini, pandemi Covid-19 adalah persoalan yang sangat serius sehigga dibutuhkan adanya keputusan besar secara politik, bukan politik praktis.
Namun ia justru meyayangkan keputusan besar secara politik yang hanya bisa dilakukan melalui parlemen tidak akan terwujud lantaran saat ini ia melihat tidak ada produk politik yang besar yang dihasilkan oleh parlemen saat ini.
"Disana (parlemen) adalah tempat untuk memproduksi senjata yang bernama regulasi, tapi itu tidak ada," tandasnya. 
- Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, Dirut PT EKI Diperiksa KPK
- Tersangka Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa KPK
- KPK Kembali Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi APD Covid-19
