APBD Sumsel 2025 Turun Drastis, Banggar DPRD Minta Penjelasan BPKAD

Anggota Banggar DPRD Sumsel, M Yansuri. (ist/rmolsumsel.id)
Anggota Banggar DPRD Sumsel, M Yansuri. (ist/rmolsumsel.id)

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Pemprov Sumsel melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel saat ini tengah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2025. 


Berdasarkan laporan BPKAD Sumsel, APBD Sumsel TA 2025 mengalami penurunan sekitar Rp 3,5 triliun, sehingga total anggaran hanya mencapai Rp 7 triliun.

Anggota Banggar DPRD Sumsel, M Yansuri menuturkan, penurunan signifikan ini berdasarkan laporan BPKAD Sumsel. 

"Laporan BPKAD Sumsel tadi menyebutkan, APBD Sumsel 2025 turun Rp 3,5 sekian triliun dari APBD Sumsel tahun anggaran 2024 lalu yang mencapai Rp 11,2 triliun. Jadi, APBD Sumsel tahun anggaran 2025 tinggal Rp 7 sekian triliun," ungkap politisi Partai Golkar ini usai rapat pembahasan APBD Sumsel TA 2025 di ruang rapat Banggar DPRD Sumsel, Senin (15/7).

Akibat penurunan ini, Yansuri mengatakan rapat bersama BPKAD pada Senin (15/7) terpaksa diskors untuk meminta pihak BPKAD Sumsel mengkaji lebih dalam mengenai penurunan tersebut. Yansuri menegaskan bahwa dirinya tidak bisa berspekulasi tentang penyebab penurunan anggaran ini karena eksekusi anggaran dilakukan oleh BPKAD Sumsel.

"Kita minta BPKAD pelajari lagi karena ini kan Sekda baru, BPKAD-nya baru, dan yang lain-lainnya juga baru, sementara Gubernur kita masih Penjabat (Pj)," katanya.

Ketua Komisi III DPRD Sumsel menambahkan bahwa selama ini, APBD Sumsel selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan baru pada APBD TA 2025 terjadi penurunan. 

"Selama ini kita naik terus sampai APBD kita mencapai Rp 11, sekian triliun, sekarang turun jadi Rp 7 sekian triliun. Aku minta rapat diskors dulu tadi dan disetujui kawan-kawan lain. Kalau turun, kenapa? Apakah ada perhitungan sumber lain yang keliru dihitung," katanya.

Untuk fokus APBD Sumsel tahun 2025, Yansuri menyatakan bahwa sesuai kebijakan nasional, prioritas tetap pada bidang pendidikan dan kesehatan, baru kemudian dimasukkan bidang-bidang lainnya. "Penerapan APBD Sumsel TA 2025 nanti akan dijalankan oleh anggota DPRD Sumsel yang baru," tutupnya.