Aparat Penegak Hukum Didorong Tegas, Tidak Hanya Pidana Tetapi Kejar TPPU dalam Kasus Korupsi di Sumsel

Ketua DPW Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sumsel, Feriyandi/ist
Ketua DPW Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sumsel, Feriyandi/ist

Sederat kasus korupsi yang ditangani oleh Kejati Sumsel, mulai dari Korupsi Anak Usaha PTBA sampai yang terbaru korupsi dana hibah KONI Sumsel mengundang sorotan Ketua DPW Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sumsel, Feriyandi.


Kepada Kantor Berita RMOLSumsel, dia berharap Kejati Sumsel tidak hanya berhenti di proses pidana, melainkan bisa melakukan tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pasalnya, menurut Feriyandi, kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan memiliki dampak yang luar biasa pula. Sehingga, apapun bentuknya, penyelewengan keuangan negara ini, sudah layak untuk diberi hukuman yang luar biasa pula. 

"Kalau sebatas pidana dan uang pengganti itu sudah biasa. Gebrakan yang kita butuhkan sekarang adalah pemiskinan pelaku korupsi. Mulai dari penyelidikan dan penyidikan TPPU, sampai ganti rugi keuangan negara," ujarnya. 

Apalagi di Sumsel, sejumlah kasus korupsi beberapa waktu ke belakang kerap menjadi sorotan dan muncul ke publik dengan nilai kerugian negara yang tidak sedikit. Pemiskinan pelaku korupsi inilah yang akan memberikan efek jera bagi pejabat atau siapapun yang berniat korupsi untuk tidak melakukannya. 

"Sebagai salah satu lembaga independen, kami konsisten mengawal ini. Sehingga kami berharap APH, tidak hanya kejaksaan tetapi juga kepolisian, berani dan bertaji untuk bersama memberantas korupsi ini," ungkapnya. 

Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, perilaku korupsi inipun berkembang dengan sedemikian rupa. Meskipun telah ditutup, celah korupsi masih saja muncul dan dilakukan oleh penyelenggara negara.

"Hal yang membuat kita miris, terlebih lagi di Sumsel yang seharusnya maju malah semakin mundur dengan makin maraknya KKN, dan khususnya korupsi yang mirisnya diwariskan untuk generasi kedepan," jelasnya.